Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran, Pakar: Amel Ketua Tim Relawan Berakar Seharusnya Dibebaskan

Suparji Ahmad/Net

  Tidak ada unsur pelanggaran terkait pasal 69 (c) UU Pilkada yang dituduhkan Bawaslu Belitung Timur terhadap Syarifah Amelia atau Amel selaku Ketua Tim Relawan Pasangan Calon Bupati Belitung Timur Burhanudin dan Khairil Anwar atau paslon "Berakar”.

Dengan tidak ada unsur yang memenuhi dalam pasal tersebut, pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad berpendapat, putusan yang adil ialah Amel seharusnya dibebaskan oleh majelis hakim.

“Harus bebas, harus putus bebas karena memang tidak ada yang bisa disalahkan kepada yang bersangkutan (Amel), maka putusan yang adil adalah putusan bebas,” kata Suparji kepada wartawan, Senin (30/11).

Suparji berharap, hakim melihat secara kontekstual dan utuh kasus itu agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Amel.

“Saya kira seadil-adilnya, meskipun kemudian tidak tahu persis apakah percobaan atau apa, tapi saya berharap hakim itu betul-betul kontekstual dalam arti melihat apa yang ada didalam pasal tersebut,” ungkapnya.

Sehingga, lanjutnya, ke depan tidak ada preseden buruk terhadap wajah hukum di Indonesia menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan.

“Dan melihat pada perbuatan yang bersangktuan supaya tidak menimbulkan preseden buruk di masa yang akan datang, mengingat menghukum seseorang yang sebetulnya tidak ada perbuatan yang bisa dipersalahkan," tegasnya.

Lebih lanjut Suparji menjelaskan, kekeliruan Bawaslu Belitung Timur yang mempermasalahkan penyataan Amel dalam forum kampanye dalam salah satu penggalan kalimat yang mengatakan kalau ‘Pemilu bersih pemenangnya siapa? Dijawab oleh para hadirin 01,’ sehingga dikenakan pasal 69 huruf (c) UU Pilkada.

“Apa yang disampaikan Amelia itu sama sekali tidak ada maksud menghasut, memfitnah dan mengadu domba, karena dia menyakinkan kepada yang hadir dan mengkonfirmasi atau memastikan untuk pilkada yang bersih,“ bebernya.

Namun, Bawaslu malah menganggap perbuatan Amel termasuk menfitnah, sehingga dikenakan pasal 69 huruf (c) UU Pilkada.

Kata Suparji, didalam Pasal 69 huruf (c) itu 3 perbuatan yang tidak boleh dilakukan yakni, menghasut, memfitnah dan mengadu domba.

“Apa yang disampaikan Amelia itu sama sekali tidak ada maksud tentang itu, karena dia menyakinkan kepada yang hadir dan mengkonfirmasi atau memastikan untuk pilkada yang bersih,” tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Hukum

Sempat Sebut Pemberitaan Pem..

18 Januari 2021 21:13
Lebih Dari 10 Jam, Bupati Kaur Gusril Pausi Masih Diperiksa Penyidik KPK Soal Suap Ekspor Benur
Hukum

Lebih Dari 10 Jam, Bupati Ka..

18 Januari 2021 20:34
Walikota Bogor Bima Arya Diperiksa Bareskrim Atas Kasus RS UMMI
Hukum

Walikota Bogor Bima Arya Dip..

18 Januari 2021 18:20
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Bantah Kecipratan Duit Rasuah Ekspor Benur
Hukum

Gubernur Bengkulu Rohidin Me..

18 Januari 2021 18:15
Hambat Pembangunan Nasional, Polisi Harus Tindak Mafia Transportasi Dan Logistik
Hukum

Hambat Pembangunan Nasional,..

18 Januari 2021 17:29
Edhy Prabowo Ngaku Tidak Kenal Saksi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dan Bupati Kaur Gusril Pausi
Hukum

Edhy Prabowo Ngaku Tidak Ken..

18 Januari 2021 17:25
Tersangka Kasus Suap Di Pemkot Banjar Ternyata Mantan Walikota Herman Sutrisno
Hukum

Tersangka Kasus Suap Di Pemk..

18 Januari 2021 16:58
Muhammadiyah Minta Komnas HAM Dalami Pembuntutan Habib Rizieq Oleh Polda Metro
Hukum

Muhammadiyah Minta Komnas HA..

18 Januari 2021 15:59