Pensiunan Juruukur Tanah Paryoto Yakin Bisa Dapatkan Keadilan

Pensiunan juruukur tanah Paryoto/Net

Mantan juruukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jakarta Timur, Paryoto tidak pernah mengira ketenangannya ketika menjalani masa pensiun bersama keluarga harus terusik.

Dia kini harus berurusan dengan hukum. Duduk di kursi terdakwa pada pengadilan Jaktim. Dia dituduh atas dugaan pemalsuan dan penerimaan suap terkait pengukuran tanah di Cakung Barat pada 2011 silam.

Menurut pria berusia 62 tahun itu, dia hanyalah mantan juruukur tanah BPN, pensiunan biasa. Namun, peristiwa yang mesti dijalaninya pada tahun ini bisa dibilang tidak biasa.

Tidak hanya harus menjalani proses hukum, dia juga diserang bertubi-tubi. Mulai dari aksi demonstrasi puluhan orang yang menuntutnya dihukum berat, hingga tuduhan-tuduhan di media sosial.

Perihal kasusnya sendiri, Paryoto sendiri masih bingung.

"Sudah ratusan kali saya melakukan pengukuran tanah. Semuanya saya jalankan sesuai SOP. Tidak beda dengan saya lakukan di tanah Cakung Barat, tapi yang satu itu membuat saya jadi tersangka," ujarnya.

Paryoto ingat betul kejadian beberapa bulan lalu. Saat itu, Mei 2020, dia pertama kali menerima surat dari Polda Metro Jaya yang menetapkannya sebagai tersangka. "Saya kaget. Down. Istri saya jelas shock," tuturnya.

Saat itu, Paryoto langsung mengadu ke mantan atasannya, kepala seksi, kabid, lalu disarankan ke kakanwil. Saat bersama kakanwil, Paryoto ditunjukkan isi perbincangan WA antara kakanwil dengan kepala pertanahan Jaktim.

"Saya cuma lihat sepintas. Isinya, saya dijamin aman walaupun tersangka," kata Paryoto.

Kepala pertanahan Jaktim, memberi nomor Paryoto kepada seseorang bernama Awi yang lalu menghubungi Paryoto, meminta bertemu dengan iming-iming akan membantu. Keduanya lalu bertemu di hotel di kawasan Pluit. Di sana, Awi meminta Paryoto mengaku menerima uang dari Achmad Djufri, utusan si empunya tanah, Benny Tabalujan, yang mendampinginya saat melakukan pengukuran.

"Besarannya, sebanyak-banyaknya," ujar Paryoto menirukan ucapan Awi saat itu. Awi meyakinkan Paryoto, dia akan selamat. "Awi bilang, kepala saya jaminannya," tuturnya.

Paryoto melaporkan hasil pertemuan itu kepada kakanwil DKI Jakarta. "Oleh Kakanwil, saya dipaksa suruh ngakuin terima uang sekian. Bilang saja yang ngasih lupa. Intinya saya dilepas gitu saja sama kakanwil. Pulangnya saya ke kantor Jaktim, saya laporan. Dia sependapat dengan Kakanwil," kata pria yang tinggal di kawasan Bekasi ini.

Meski sebenarnya tidak sepeser pun menerima uang, Paryoto terpaksa menurut. Yang ada di pikirannya saat itu hanya keluarga. Terutama sang anak yang masih kecil.

Belakangan, Paryoto berbalik setelah mengikuti proses dan mengetahui detail yang terjadi di belakang semuanya. "Ini sih saya dikorbanin. Saya minta dilindungin, malah dijorokin," kata Paryoto.

Dia juga tak ingin dimanfaatkan untuk menjerat dua tersangka lainnya, Benny Tabalujan dan Ahmad Djufri. "Dari saya bisa masuk ke mereka lagi. Itu berarti saya ikut menzalimi mereka," imbuh Paryoto.

Karena itulah, di persidangan, Paryoto mencabut keterangannya soal penerimaan uang itu. Dia bersyukur keluarga sangat mendukungnya, juga orang-orang di sekitarnya.

"Para ketua RT saya sampaikan, bukan aib, karena saya nggak merasa salah. RT pada ngerti. Mendoakan semua ketua RT. Saya tinggal di situ sejak 1985. Dari dulu enggak pernah bermasalah," kata pria yang juga Ketua RW di salah satu wilayah di Bintara, Bekasi tersebut.

Selasa (1/12), berdasarkan agenda sidang, Paryoto akan mendengarkan vonis hakim. Jelang putusan, Paryoto menyempatkan diri untuk mudik sekaligus ziarah ke makam orang tuanya di Jawa Tengah.

Saat ditanya tentang kemungkinan putusan yang dia terima, Paryoto menjawab singkat. "Saya percaya hakim tahu kebenarannya dan akan memberikan saya keadilan," terangnya.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sidang lanjutan, PN Depok Tolak Eksepsi Syahganda Nainggolan
Hukum

Sidang lanjutan, PN Depok To..

22 Januari 2021 01:04
Penanganan Kasus Kematian 6 Pemuda Oleh Komnas HAM Jauh Dari Harapan, TP3 Tegaskan Sikap
Hukum

Penanganan Kasus Kematian 6 ..

21 Januari 2021 19:06
Usut Mega Korupsi, Kejagung Periksa Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan
Hukum

Usut Mega Korupsi, Kejagung ..

21 Januari 2021 18:42
KPK Tidak Mungkin Kehilangan Akal, Persoalannya Berani Atau Tidak Usut Korupsi Bansos?
Hukum

KPK Tidak Mungkin Kehilangan..

21 Januari 2021 18:05
KPK Sidik Dugaan Korupsi Terakit Pengadaan Six Roll Mill Pabrik Gula PTPN XI
Hukum

KPK Sidik Dugaan Korupsi Ter..

21 Januari 2021 17:33
Baru Diperiksa Sekali Karena Tidak Mau Buka Suara, Ini Respon Kuasa Hukum Juliari Batubara
Hukum

Baru Diperiksa Sekali Karena..

21 Januari 2021 17:01
Beberapa Perusahaan Yang Dapat Proyek Bansos Ternyata Beli Barang Ke Lucky Falian Dari PT Agri Tekh
Hukum

Beberapa Perusahaan Yang Dap..

21 Januari 2021 16:23
Rocky Gerung: 97 Persen Sosok
Hukum

Rocky Gerung: 97 Persen Soso..

21 Januari 2021 14:32