KPK Buka Kemungkinan Panggil Daftar Perusahaan Pengekspor Benih Lobster

Konferensi pers KPK terkait OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mendata jumlah perusahaan yang mendapatkan izin ekpor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal tersebut berkenaan dengan pengungkapan kasus dugaan suap izin ekspor benur yang berujung penetapan tersangka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beserta enam orang lainnya.

"Ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan izin, nanti akan kita list berapa sebenarnya yang mendapatkan izin dari proses ini," ujar Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam (25/11).

KPK juga akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait tentunya akan kita lihat dari materi yang kita miliki. Siapa pun nanti yang terkait akan kami panggil. Karena memang masih banyak pihak-pihak, baik mungkinkah dari internal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun pihak-pihak lain eksternal yang terlibat dalam kasus ini," pungkasnya.

Berdasarkan data yang diterima redaksi, setidaknya ada sebanyak 61 perusahaan yang diduga penerima izin ekspor benih lobster. Data tersebut tercantum nomor B.21678/DJPT/PI.130.D1/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

Kebijakan ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri Edhy memang menjadi kontroversi sejak awal perubahan Peraturan Menteri KP 56/2016 era Susi Pudjiastuti. Terlebih dalam data perusahaan yang mendapat izin ekspor lobster terafiliasi dengan politisi Gerindra, parpol yang menaungi Edhy Prabowo.

Seperti PT Royal Samudera Nusantara terncantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Ia merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, organisasi sayap Gerindra, serta beberapa lainnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sidang lanjutan, PN Depok Tolak Eksepsi Syahganda Nainggolan
Hukum

Sidang lanjutan, PN Depok To..

22 Januari 2021 01:04
Penanganan Kasus Kematian 6 Pemuda Oleh Komnas HAM Jauh Dari Harapan, TP3 Tegaskan Sikap
Hukum

Penanganan Kasus Kematian 6 ..

21 Januari 2021 19:06
Usut Mega Korupsi, Kejagung Periksa Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan
Hukum

Usut Mega Korupsi, Kejagung ..

21 Januari 2021 18:42
KPK Tidak Mungkin Kehilangan Akal, Persoalannya Berani Atau Tidak Usut Korupsi Bansos?
Hukum

KPK Tidak Mungkin Kehilangan..

21 Januari 2021 18:05
KPK Sidik Dugaan Korupsi Terakit Pengadaan Six Roll Mill Pabrik Gula PTPN XI
Hukum

KPK Sidik Dugaan Korupsi Ter..

21 Januari 2021 17:33
Baru Diperiksa Sekali Karena Tidak Mau Buka Suara, Ini Respon Kuasa Hukum Juliari Batubara
Hukum

Baru Diperiksa Sekali Karena..

21 Januari 2021 17:01
Beberapa Perusahaan Yang Dapat Proyek Bansos Ternyata Beli Barang Ke Lucky Falian Dari PT Agri Tekh
Hukum

Beberapa Perusahaan Yang Dap..

21 Januari 2021 16:23
Rocky Gerung: 97 Persen Sosok
Hukum

Rocky Gerung: 97 Persen Soso..

21 Januari 2021 14:32