Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Patut Diduga Dirjen Imigrasi Juga Terlibat

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Patut diduga pihak keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam kasus penghapusan nama Djoko Tjandra dari red notice Interpol.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menanggapi persidangan kasus suap penghapusan red notice, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/11).

Dalam sidang kemarin, duduk sebagai terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo. Brigjen Prasetijo pernah sebelumnya menjabat Kabagkembangtas Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim.

Seperti diketahui, gara-gara nama Djoko Tjandra dihapus dari daftar 'orang terlarang', dua jenderal polisi teseret. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo sendiri.

Melihat fakta persidangan, Iwan Sumule mengungkapkan, surat NCB Interpol hanya memberitahukan bahwa nama Djoko Tjandra telah terhapus dari daftar red notice sejak 2014.

Surat pemberitahuan tanpa meminta pihak imigrasi menghapus nama Djoko dari daftar larangan perlintasan.

"Patut diduga kepala (dirjen) imigrasi juga 'main'. Iya nggak sih?" kata Iwan Sumule yang juga dia posting di akun Twitter @KetumProDEM, Selasa (24/11).

Saat bersaksi dalam sidang kasus suap penghapusan red notice dengan terdakwa Brigjen Prasetijo, Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi 2018-2020, Sandi Andaryadi mengatakan, penghapusan dilakukan karena adanya surat dari Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri yang dikepalai Irjen Napoleon Bonaparte.

Imigrasi menerima dua surat dari Divhubinter Polri pada 4 dan 5 Mei 2020. Surat pertama berisi penjelasan bahwa Divhubinter tengah melakukan pembaharuan data. Sementara surat kedua berisi pemberitahuan nama Djoko Sugiarto Tjandra sudah terhapus dari data red notice Interpol.

Jaksa sempat mencecar Sandi Andaryadi mengenai alasan Dirjen Imigrasi menghapus Djoko dari daftar red notice. Karena dalam surat yang dikirim Divhubinter Polri, tidak ada permintaan penghapusan nama Djoko.

Dan, tidak ada pula keharusan bagi imigrasi untuk menghapus seseorang dari sistem cegah tangkal bila orang tersebut sudah tidak masuk daftar red notice. Terlebih, seseorang juga bisa dimasukkan ke dalam sistem cegah tangkal, meskipun dia tidak masuk daftar red notice.

Mendapat pertanyaan jaksa tersebut, Sandi Andaryadi mengatakan, pihaknya melihat bahwa rujukan untuk mencantumkan Djoko itu merujuk pada red notice.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Hukum

Sempat Sebut Pemberitaan Pem..

18 Januari 2021 21:13
Lebih Dari 10 Jam, Bupati Kaur Gusril Pausi Masih Diperiksa Penyidik KPK Soal Suap Ekspor Benur
Hukum

Lebih Dari 10 Jam, Bupati Ka..

18 Januari 2021 20:34
Walikota Bogor Bima Arya Diperiksa Bareskrim Atas Kasus RS UMMI
Hukum

Walikota Bogor Bima Arya Dip..

18 Januari 2021 18:20
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Bantah Kecipratan Duit Rasuah Ekspor Benur
Hukum

Gubernur Bengkulu Rohidin Me..

18 Januari 2021 18:15
Hambat Pembangunan Nasional, Polisi Harus Tindak Mafia Transportasi Dan Logistik
Hukum

Hambat Pembangunan Nasional,..

18 Januari 2021 17:29
Edhy Prabowo Ngaku Tidak Kenal Saksi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dan Bupati Kaur Gusril Pausi
Hukum

Edhy Prabowo Ngaku Tidak Ken..

18 Januari 2021 17:25
Tersangka Kasus Suap Di Pemkot Banjar Ternyata Mantan Walikota Herman Sutrisno
Hukum

Tersangka Kasus Suap Di Pemk..

18 Januari 2021 16:58
Muhammadiyah Minta Komnas HAM Dalami Pembuntutan Habib Rizieq Oleh Polda Metro
Hukum

Muhammadiyah Minta Komnas HA..

18 Januari 2021 15:59