Kerumunan Massa Di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Sanksi Ke Pemkab Bogor

Ridwan Kamil usai diperiksa Bareskrim/RMOL

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memberikan sanksi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor imbas dari adanya kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat yang mengabaikan protokol kesehatan.

"Saya akan beri sanksi ke Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor saya kinta berikan sanksi ke panitia karen bawa banyak dampak," kata Kang Emil usai diperiksa oleh Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11).  

Kang Emil menyebut, sanksi berupa lisan, tulisan, dan denda administratif kepada Pemkab Bogor. Menurut Emil, Pemprov Jabar akan menjatuhkan denda paling maksimal dalam hal ini.

"Ada urutannya tiga, teguran lisan, teguran tertulis dan denda administratif dari 50 ribu hingga 50 juta saya kira bukan ga mungkin dendanya maksimal," ujar Emil.

Kendati begitu, saat ini kata Emil, pihaknya juga tetap mengedepankan azas kemanusiaan terhadap Pemkab Bogor. Mengingat, Bupati Bogor Ade Yasin dewasa ini sedang terpapar Covid-19.

"Tapi juga secara kemanusiaan saya juga harus sampaikan simpati saya karena bu Bupati dirawat RSPAD terpapar Covid-19.  Suasana kebatinan di Kabupaten Bogor sedang tak baik jadi aturan tetap ditegakan tapi kemanusiaan di dahulukan," ucap Emil.

 
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36