Perkom 7/2020, Strategi KPK Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi

Pimpinan KPK saat menjelaskan mengenai penerbitan Perkom 7/2020/Net

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) 7/2020. Tujuannya, agar rencana strategis pimpinan KPK periode 2020-2024 berjalan lancar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, Perkom 7/2020 merupakan langkah KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan UU 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.

"Penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020 sampai dengan 2024, strategi yang diterapkan dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi," ujar Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Akselerasi pemberantasan korupsi tersebut, kata Alex, melalui tiga pendekatan. Pertama, melalui pendidikan antikorupsi.

"Jadi kita ingin mendidik masyarakat agar mereka paham bahaya korupsi, agar mereka mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, tindakan-tindakan apa saja yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Supaya apa? Mereka tidak ingin melakukan korupsi. Karena korupsi itu tidak baik. Itu lewat pendidikan," jelas Alex.

Kedua, melalui perbaikan sistem atau perbaikan kebijakan atau yang disebut dengan pendekatan preventif yang dilakukan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi.

"Dengan perbaikan sistem dan juga regulasinya. Kita tau bahwa banyak kejadian korupsi itu salah satunya karena lemah dalam sistem. Ini yang kita dorong lewat program-program perbaikan sistem yang diinisiasi oleh KPK," kata Alex.

Ketiga, melalui kegiatan penindakan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi atau dikenal dengan istilah represif agar menimbulkan efek jera.

"Sehingga orang takut untuk melakukan korupsi. Ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara paralel dan terkait satu dengan yang lainnya," pungkas Alex.

Perkom 7/2020 tersebut, sambung Alex, merupakan amanat dari PP 41/2020 sebagai aturan turunan dari UU 19/2019.

Perkom tersebut juga menjadi prasyarat sebelum adanya peraturan alih status pegawai KPK menjadi ASN yang diatur dalam Pasal 7 PP 41/2020 tentang pengangkatan pegawai KPK dalam jabatan ASN dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru diterapkan.

"Sehingga proses berikutnya tidak dapat dilakukan jika Perkom ini belum diterbitkan. Proses penyusunan Perkom ini sudah sejak Maret 2020. Perkom ini hasil pemikiran bersama dan telah dibahas terbuka di internal KPK sejak bulan Juli 2020. Draftnya kita buka sehingga pegawai bisa memberikan masukan-masukan terkait Perkom KPK ini," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Walikota Tanjungbalai Masih Diperiksa Intensif, Penyidik KPK Dan Pengacara Dijebloskan Ke Rutan
Hukum

Walikota Tanjungbalai Masih ..

23 April 2021 00:06
Penyidik KPK, Walikota Tanjungbalai Dan Pengacara Resmi Jadi Tersangka
Hukum

Penyidik KPK, Walikota Tanju..

22 April 2021 23:39
Song Sangyup, Dirut Korea Investment Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Asabri
Hukum

Song Sangyup, Dirut Korea In..

22 April 2021 22:23
Minta Keadilan, Matoa Golf Harap Perwakilan Pemerintah Bisa Ikut Selesaikan Sengketa Hak Kelola Tanah Dengan Inkopau
Hukum

Minta Keadilan, Matoa Golf H..

22 April 2021 21:48
Dugaan Kriminalisasi, Propam Mabes Polri Diminta Tindak Oknum Sat Reskrim Polres Tanjung Pinang
Hukum

Dugaan Kriminalisasi, Propam..

22 April 2021 21:48
Kuasa Hukum Jumhur Setuju Dengan Ahli, Keonaran Jumhur Harus Dibuktikan
Hukum

Kuasa Hukum Jumhur Setuju De..

22 April 2021 19:17
Habib Rizieq Sebut Jaksa Mengkriminalisasi Maulid Nabi
Hukum

Habib Rizieq Sebut Jaksa Men..

22 April 2021 18:45
Malam Ini KPK Jumpa Pers Terkait Oknum Pemeras Walikota Tanjungbalai, Apakah Kenakan Rompi Oranye?
Hukum

Malam Ini KPK Jumpa Pers Ter..

22 April 2021 18:36