Kongres Rakyat Flores Dukung Bareskrim Polri Usut Jaringan Mafia Tanah Ulayat

Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KFR), Petrus Selestinus/Net

Dukungan terhadap Bareskrim Polri untuk membongkar jaringan mafia tanah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalir.

Seperti disampaikan Kongres Rakyat Flores (KFR) yang mendukung Bareskrim Polri mengusut kasus pengubahan tanah ulayat masyarakat Sepang-Nggieng seluas 700 hektare melalui penerbitan 563 SHM yang diduga ilegal.

Kasus ini sendiri telah masuk tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya oknum pegawai BPN Kabupaten Manggarai Barat.

"Kongres Rakyat Flores (KFR) dan Setara Institute mendukung penuh langkah Bareskrim Polri membongkar jaringan mafia tanah yang diduga berkolaborasi dengan oknum pejabat karena secara melawan hukum mengubah sebagian," ujar Ketua Presidium KRF, Petrus Selestinus kepada wartawan, Kamis (19/11).

Kasus dugaan mafia tanah di Labuan Bajo ini terungkap atas laporan pemangku hak ulayat masyarakat adat Sepang-Nggieng. Laporan tersebut tertuang dalam LP/B/0100/II/2020/Bareskrim, tanggal 20 Februari 2020 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah.

Menurut Petrus, Bareskrim Polri patut diapresiasi karena pengusutan kasus tersebut menjadi bukti Bareskrim menunjukan komitmen konstitusionalnya, yaitu menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

"Ini sesuai dengan prinsip NKRI, melalui upaya penegakan hukum. Jadi Bareskrim patut kita apresiasi," jelas Petrus.

Di sisi lain, KRF dan SETARA Institute menyoroti tindakan oknum di BPN Kabupaten Manggarai Barat yang diduga telah mengabaikan fungsi pelayanan terhadap publik.

Sementaraitu, Dewan Nasional SETARA Institute, Benny Susatyo menjelaskan, hak ulayat mendapat pengakuan dalam UUD 1945, di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Lalu pada UU 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menegaskan, hak menguasai tanah oleh negara, justru dikuasakan kepada daerah swatantra dan kepada masyarakat hukum adat (hak ulayat).

"Dengan demikian mestinya hak ulayat harus menjadi kekuatan menangkal atau menjadi daya tangkal masyarakat, menolak segala anasir-anasir asing yang datang merusak," tutur Benny.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31
Kerumunan Massa Di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Sanksi Ke Pemkab Bogor
Hukum

Kerumunan Massa Di Megamendu..

20 November 2020 18:29
Perkom 7/2020, Strategi KPK Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi
Hukum

Perkom 7/2020, Strategi KPK ..

19 November 2020 20:20
Pimpinan KPK Akan Luruskan Informasi Miring Soal Perkom Ortaka
Hukum

Pimpinan KPK Akan Luruskan I..

19 November 2020 14:27