12 Kepala Daerah Terlibat Suap DAK, KPK Ultimatum Kemenkeu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (tengah)/Repro

Ultimatum disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar bersikap transparan terkait dana alokasi khusus (DAK).

Ultimatum itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata lantaran hingga kini, sudah ada 12 kepala daerah yang diproses KPK karena melakukan suap berkenaan DAK.

Terlebih menurut Alex, dari proses penyidikan dan persidangan yang telah dilalui KPK, pengurusan DAK tersebut seperti sudah sistematik.

"Bahkan ada salah satu kepala daerah yang pernah menyampaikan kalau ingin mendapatkan uang, ini harus dengan uang juga. Artinya membeli uang dengan uang," ujar Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

Meskipun tujuannya untuk menambah anggaran pembangunan daerah, kata Alex, cara-cara yang digunakan sejumlah kepala daerah yang sudah diproses KPK dianggap salah.

"Rasa-rasanya, sepanjang tujuannya digunakan untuk pembangunan daerah kan baik. Tetapi kembali lagi, cara yang bersangkutan untuk menambah anggaran APBD lewat DAK dengan menyuap ini yang tidak bisa dibenarkan," tegas Alex.

Hal itu terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi dari Kemenkeu dalam pengurusan DAK. Sehingga, kepala daerah dibuat bingung apakah mendapatkan DAK atau tidak.

"Kalau dana alokasi khusus dari awal sudah transparan, kira-kira daerah dengan kriteria apa saja yang berhak, tentu daerah-daerah, kepala daerah itu tidak akan mengurus. Dia sudah tahu bahwa daerahnya akan mendapat alokasi DAK," jelas Alex.

Sehingga selain penindakan yang dilakukan KPK, pihaknya juga melakukan pencegahan dengan mengultimatum agar Kemenkeu bersikap transparansi.

"Upaya-upaya pencegahan sudah kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan agar transparansi dalam pengalokasian DAK itu dikedepankan. Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang mencoba-coba atau menebak-nebak, kira-kira daerah saya dapat atau tidak," terang Alex.

Hal itu perlu dilakukan agar perbuatan melawan hukum dengan melakukan suap tidak kembali terulang.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Polda Metro Absen, Sidang Praperadilan Habib Rizieq Diundur Lagi
Hukum

Polda Metro Absen, Sidang Pr..

01 Maret 2021 19:19
Di Praperadilan, MAKI Minta KPK Ambil Alih Kasus Lahan Cengkareng Era Ahok
Hukum

Di Praperadilan, MAKI Minta ..

01 Maret 2021 18:46
Dilaporkan Ke Polisi, Dirut Taspen Bantah Lakukan KDRT
Hukum

Dilaporkan Ke Polisi, Dirut ..

01 Maret 2021 17:52
Direhab, Ini Obat Yang Dikonsumsi Millen Cyrus
Hukum

Direhab, Ini Obat Yang Dikon..

01 Maret 2021 17:33
Kasus Korupsi PT DI, KPK Limpahkan Berkas Perkara Direktur PT PAL Ke JPU
Hukum

Kasus Korupsi PT DI, KPK Lim..

01 Maret 2021 17:26
Pakar Hukum: Ada Pihak Yang Menggiring Sengketa Tanah Sebagai Permainan Mafia Tanah
Hukum

Pakar Hukum: Ada Pihak Yang ..

01 Maret 2021 16:55
Keluarga Laskar FPI Yang Tewas Tantang Kapolda Dan Jajaran Mubahalah
Hukum

Keluarga Laskar FPI Yang Tew..

01 Maret 2021 15:59
Brigjen Prasetijo Utomo Tak Ngaku Menerima Suap Djoko Tjandra
Hukum

Brigjen Prasetijo Utomo Tak ..

01 Maret 2021 15:39