Anies: 33 Pertanyaan Dijawab Semua Sesuai Fakta

Anies usai diperiksa di Polda Metro Jaya/Ist

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi atas dugaan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan saat acara maulid nabi dan pernikahan anak Habib Rizieq Shihab di Jalan Paksi, Petamburan III, Jakarta Pusat, Sabtu malam lalu.  

"Ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan (penyidik)," kata Anies usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Selasa malam (17/11).

Pertanyaan itu, sambung Anies, dijawab semua olehnya berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak ada yang dikurangi atau dilebihkan.

"Jadi laporan sepanjang 23 halaman. Adapun detil isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan seusai kebutuhan," tandas Anies.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya rampung melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diperiksa kurang lebih sembilan jam sejak pukul 10.00 pagi tadi.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta ini untuk bisa menjelaskan, status DKI saat ini dimasa pandemi Covid-19.  

"Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB maka ada ketentuan lain. Pertanyaanya kepada penyelenggara negara di daerah bagaimana ketentuanya ada yang dilanggar gak pada acara itu, kalau ada yang dilanggar maka terjadi pidana," kata Tubagus di Mapolda Metro Jaya, Selasa siang.

Tubagus mengatakan, saat ini pihaknya baru memulai tahapan penyelidikan selama dua hingga tiga hari kedepan. Tahapan ini, sambung dia, untuk menjawab apakah ada suatu perbuatan tindak pidana atau tidak dalam acara akad nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat.

Pasalnya, acara di markas FPI itu diduga melanggar Pasal 93 Jo Pasal 9 UU No 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau Pasal 216 KUHP.

"Jadi tergantung dari hasil penyelidikan ini. Setelah hasil krarifikasi ini dilakukan dengan beberapa bukti, ini baru akan dilakukan gelar perkara untuk dinaikan penyidikan, baru menentukan siapa tersangkanya," beber Tubagus.

EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31
Kerumunan Massa Di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Sanksi Ke Pemkab Bogor
Hukum

Kerumunan Massa Di Megamendu..

20 November 2020 18:29
Perkom 7/2020, Strategi KPK Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi
Hukum

Perkom 7/2020, Strategi KPK ..

19 November 2020 20:20
Pimpinan KPK Akan Luruskan Informasi Miring Soal Perkom Ortaka
Hukum

Pimpinan KPK Akan Luruskan I..

19 November 2020 14:27