Terkait Pemanggilan Ahmad Yani, Polri: Sudah Sesuai Undang-undang

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono/ist

Mabes Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan bahwa Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani dipanggil sebagai saksi terhadap tersangka Anton Permana.

Anton Permana yang merupakan salah satu petinggi KAMI lebih dulu ditangkap dan saat ini telah ditahan atas kasus dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya, saudara AY (Ahmad Yani) dipanggil terkait dengan pengembangan pemeriksaan saudara AP (Anton permana)," kata Awi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/11).

Awi mengklaim, penyidik selama ini dalam melakukan pemanggilan sudah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam manajemen penyidikan dan tentunya mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Tentunya penyidik melaksanakan pemanggilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika yang bersangkutan tidak hadir dalam pemanggilan maka akan dilayangkan pemanggilan berikutnya," tambah Awi.

Sebelumnya, tim hukum Ahmad Yani yang terhimpun dalam Advokat Lintas Organisasi Advokat Untuk Keadilan Demokrasi mendatangi Bareskrim Polri dalam rangka mewakili Ahmad Yani yang tidak hadir sekaligus meminta penjelasan kepada penyidik Bareskrim soal konstruksi hukumnya.

Antara lain, dasar pemanggilan yakni Laporan Polisi (LP) bernomor LP/B/0591/X/2020/Bareskrim tanggal 18 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penyidikan (Spridik) nomor SP.Sidik/446/X/2020 Dittipidsiber tanggal 18 Oktober 2020.

Tim hukum merasa janggal karena LP dan Sprindik diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu 18 Oktober 2020 yang dianggap tidak mengikuti tahapan dan prosedur hukum yang berlaku sehingga patut diduga keras bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 1 angka 5 KUHAP, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP, Pasal 7 angka 3 KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap) 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 27 ayat (1).

Dengan begitu, tim hukum mempertanyakan kapan penyidik memberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor dan Korban/Pelapor lantaran tidak jelas terlapor dan pelapornya dalam surat panggilan yang ditujukan kepada Ahmad Yani dengan nomor S/Pgl/223/X/2020/Dittipidsiber yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi.

Hal ini dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 yang mewajibkan penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah Penyidikan.

Kemudian, tim hukum meminta penjelasan soal pemanggilan dalam surat panggilan yang tidak menyebutkan dasar pemanggilan secara jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yang harus menjelaskan; saksi atas tersangka siapa?; Perbuatan apa yang dilakukan?; Kapan perbuatan pidana itu dilakukan?; Dimana perbuatan pidana itu dilakukan?; Bentuk media apa yang digunakan sebagai sarana? dan dua alat bukti apa yang digunakan sehingga ditemukan perbuatan pidana.

Hal ini patut dipenuhi oleh penyidik agar sesuai dengan prosedur dalam Hukum Acara Pidana dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) KUHAP.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sidang lanjutan, PN Depok Tolak Eksepsi Syahganda Nainggolan
Hukum

Sidang lanjutan, PN Depok To..

22 Januari 2021 01:04
Penanganan Kasus Kematian 6 Pemuda Oleh Komnas HAM Jauh Dari Harapan, TP3 Tegaskan Sikap
Hukum

Penanganan Kasus Kematian 6 ..

21 Januari 2021 19:06
Usut Mega Korupsi, Kejagung Periksa Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan
Hukum

Usut Mega Korupsi, Kejagung ..

21 Januari 2021 18:42
KPK Tidak Mungkin Kehilangan Akal, Persoalannya Berani Atau Tidak Usut Korupsi Bansos?
Hukum

KPK Tidak Mungkin Kehilangan..

21 Januari 2021 18:05
KPK Sidik Dugaan Korupsi Terakit Pengadaan Six Roll Mill Pabrik Gula PTPN XI
Hukum

KPK Sidik Dugaan Korupsi Ter..

21 Januari 2021 17:33
Baru Diperiksa Sekali Karena Tidak Mau Buka Suara, Ini Respon Kuasa Hukum Juliari Batubara
Hukum

Baru Diperiksa Sekali Karena..

21 Januari 2021 17:01
Beberapa Perusahaan Yang Dapat Proyek Bansos Ternyata Beli Barang Ke Lucky Falian Dari PT Agri Tekh
Hukum

Beberapa Perusahaan Yang Dap..

21 Januari 2021 16:23
Rocky Gerung: 97 Persen Sosok
Hukum

Rocky Gerung: 97 Persen Soso..

21 Januari 2021 14:32