Bukan Cuma Polri-TNI, Penanganan Terorisme Harus Melalui Pendekatan Kolaboratif

Ilustrasi terorisme/Net

Penanganan terorisme belakangan marak diperbincangkan, karena pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme.

Persoalan ini memantik Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen (Purn) Drs Ansyaad Mbai, dalam siaran pers Marapi Consulting & Advisory, yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/10).

Ansyaad mengatakan, pandangannya mengenai penyebab terorisme adalah multi-faktor. Sehingga menurutnya, dibutuhkan sebuah whole of government approach, atau pendekatan kolaboratif untuk dapat mengatasi aksi terorisme.

"Di mana tiap instansi dan lembaga pemerintahan memiliki peran dan tugasnya masing-masing sesuai tugas fungsi dan pokoknya," ujar Ansyaad.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pendekatan terbaik dalam penanganan terorisme adalah pendekatan melalui sistem peradilan kriminal, sehingga kepolisian menjadi ujung tombak kontra terorisme.

Sementara, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme mempunyai peran penting dalam kontra terorisme yang sifatnya sebagai perbantuan, jika upaya-upaya penegakan hukum sudah tidak berdaya lagi menghadapi ancaman terorisme.

"Peran itu sesuai dengan amanat UU 5/2018 dan UU 34/2004 yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam kontra terorisme haruslah melalui sebuah keputusan politik berbentuk perintah presiden dengan persetujuan DPR," bebernya.

Lebih lanjut, Ansyaad menekankan prinsip tersebut agar menjadi bagian dari prinsip berdemokrasi dan supremasi sipil yang harus ditaati. Karena, salah satu tujuan aksi terorisme adalah memancing respon yang keras dari negara sehingga dapat dijadikan pembenaran tujuan aksi terorisme itu sendiri.

"Terorisme ibarat seekor kucing yang dapat berubah menjadi harimau, jika respon negara terlalu berlebihan melalui aksi militer," demikian Ansyaad Mbai.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31
Kerumunan Massa Di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Sanksi Ke Pemkab Bogor
Hukum

Kerumunan Massa Di Megamendu..

20 November 2020 18:29
Perkom 7/2020, Strategi KPK Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi
Hukum

Perkom 7/2020, Strategi KPK ..

19 November 2020 20:20
Pimpinan KPK Akan Luruskan Informasi Miring Soal Perkom Ortaka
Hukum

Pimpinan KPK Akan Luruskan I..

19 November 2020 14:27