KPK Buka Kemungkinan Jerat Eks Sekretaris MA Dengan TPPU

Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurahman/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan akan menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurahman dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pernyataan itu disampaikan langsung Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi wartawan Jumat (30/10). 

"Iya, memang sejak awal diarahkan menerapkan TPPU," ujarnya.

Nawawi mengatakan bahwa KPK berpandangan terkait waktu penuntasan kasus ini, karenanya dakwaan suap dan gratifikasi terhadap Nurhadi lebih dahulu diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disidangkan.

"Hanya memang kemarin dipisahin dari perkara suap yang telah dilimpahkan ke pengadilan karena hitung-hitungan dalam soal argo masa penahanan," ujar Nawawi.

Nurhadi telah menjalani sidang dakwaan secara virtual pada 22 Oktober 2020. Jaksa KPK mendakwa eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono menerima suap dan gratifikasi. 

Untuk gratifikasinya, Nurhadi didakwa menerima Rp 37,2 miliar lebih dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

Sementara suapnya, Nurhadi melalui Rezky didakwa menerima Rp 45,7 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Suap tersebut untuk membantu sengketa perdata antara MIT dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan sengketa saham Hiendra Soenjoto dengan Azhar Umar.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31
Kerumunan Massa Di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Sanksi Ke Pemkab Bogor
Hukum

Kerumunan Massa Di Megamendu..

20 November 2020 18:29
Perkom 7/2020, Strategi KPK Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi
Hukum

Perkom 7/2020, Strategi KPK ..

19 November 2020 20:20
Pimpinan KPK Akan Luruskan Informasi Miring Soal Perkom Ortaka
Hukum

Pimpinan KPK Akan Luruskan I..

19 November 2020 14:27