PKPU Dikabulkan, Nasabah Desak KSP Lima Garuda Kembalikan Uang

Kantor Koperasi Simpan Pinjam Lima Garuda/Net

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lima Garuda dan Surachmat Sunjoto sebagai pendiri.

Dengan adanya keputusan ini, KSP Lima Garuda harus membuat skema pembayaran dana milik nasabah dalam kurun waktu 45 hari kedepan dan harus mendapat persetujuan dari para anggota/nasabah atau kreditur yang mengajukan daftar tagihan kepada pengurus yang telah di tunjuk Pengadilan.

Sebelumnya Yang Mei Shen nasabah KSP LiMa Garuda dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya RnR Law Firm mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap KSP Lima Garuda dan terhadap Surachmat Sunjoto selaku ketua koperasi.

Rachman Prabowo selaku perwakilan keluarga Yang Mei Shen dan kawan-kawan menjelaskan, permohonan PKPU ini diajukan karena para nasabah tidak bisa mencairkan dananya padahal sudah jatuh tempo alias gagal bayar.

Sebagaimana fakta persidangan, sambung Rachman dari sekitar Rp 600 miliar dana nasabah, kurang lebih Rp 400 miliar justru disalahgunakan oleh Surachmat Sunjoto untuk membiayai proyek-proyek pribadinya. Sehingga uang para anggota/nasabah yang disimpan di KSP Lima Garuda menjadi macet dan tidak bisa di ambil.

“Setelah putusan pengadilan di bacakan yang di ajukan pemohon PKPU terhadap KSP Lima Garuda dan Surachmat Sunjoto selaku ketua yang seharusnya bertanggung jawab terhadap gagal bayar kepada para nasabah/anggota selama ini, menjadikan secercah harapan atas pengembalian dana nasabah,” kata Rachman Prabowo dalam keteranganya, Jumat (30/10).

Rachman mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan menanggapi skema pengembalian dana nasabah yang diajukan oleh pihak Debitur dalam hal ini KSP Lima Garuda dan Surahmat Sunjoto sesuai dengan waktu yang dijanjikan selama ini.

Mengingat, kata Racham, sebelum pihaknya mengajukan PKPU, KSP Lima Garuda tidak pernah dapat memberikan kepastian pengembalian dengan berbagai alasan, karenarencana penjualan asset KSP Lima Garuda nilainya tidak sebanding dengan jumlah uang yang disalahgunakan.

"Tuntutan kami selaku kuasa hukum sekaligus selaku keluarga korban atas gagal bayar KSP Lima Garuda sangat simple dan jelas. Kembalikan seluruh dana anggota sejumlah kurang lebih Rp 400 M yang disalahgunakan tersebut. Pihak KSP Lima Garuda jangan sekali-kali mengambil hak orang lain dengan cara tipu menipu, terlebih Surahmat Sunjoto adalah salah satu keluarga GarudaFood dimana keluarga terpandang di dunia bisnis,” demikian Rachman.

Dengan dikabulkannya PKPU ini maka, jika skema yang ditawarkan KSP Lima Garuda tidak disetujui para anggotanya, KSP Lima Garuda dan pribadi ketuanya Surachmat Sunjoto dapat dipalitkan dan seluruh asetnya akan disita untuk membayar kewajiban hutang-hutang kepada para nasabah/kreditur.

Majelis hakim yang diketuai oleh Duta Baskara dengan hakim anggota Sunarso dan Kadarisman juga memutuskan menunjukan Rikhi Limiyah dan Arief Budi Nugroho sebagai pengurus. Majelis memutuskan KSP Lima Garuda dan Surachmat Sunjoto dibebankan membayar biaya perkara.

Selanjutnya anggota KSP Lima Garuda yang memiliki hak tagih menunggu tatacara mendaftarkan tagihan dan tahapan-tahapan lainnya yang akan di laksanakan oleh tim pengurus yang telah di tunjuk oleh Pengadilan

EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kades Buronan Korupsi Hampir Rp 1 M Akhirnya Diringkus Tim Intelijen Kejaksan
Hukum

Kades Buronan Korupsi Hampir..

24 November 2020 01:50
Kerugian Belum Dibayarkan, Korban Kresna Life Layangkan Somasi Kepada OJK
Hukum

Kerugian Belum Dibayarkan, K..

24 November 2020 00:53
Aktivis Pendidikan Akan Laporkan Dugaan Ijazah Palsu Di Pilkada Batam Ke Mabes Polri
Hukum

Aktivis Pendidikan Akan Lapo..

24 November 2020 00:20
Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31