Kornas Jokowi Sebut Syamsul Arifin Buronan, Penasihat Hukum: Dasarnya Apa?

Ilustrasi

Tim penasihat hukum mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Lampung, Syamsul Arifin pertanyakan tudingan Sekjen Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi, Akhrom Saleh Akib yang menyebut kilennya sebagai buronan.

Tudingan itu disampaikan Akhrom Saleh Akib saat meminta Majelis Hakim dapat transparan memproses kasus dugaan pelanggaran UU ITE Syamsul yang kabur selama tujuh tahun yang diduga karena dia tidak menginginkan kasusnya dilanjutkan.

"Syamsul tidak semenstinya melarikan diri karena kasus tindak pidana informasi dan elektronik (ITE) pada 12 Febuari 2013 silam. Saya berharap Hakim di Lampung bisa menegakan hukum untuk saudara Syamsul, jangan sampai dia kabur kembali melarikan diri," ujar Akhrom kepada wartawan, Rabu (21/10).

Penasihan hukum yang juga anak kandung Syamsul Arifin, Ziggy Zeaoryzabrizkie menyebutkan, status buronan atau DPO tidak bisa sembarang disematkan pada seseorang dalam kasus hukum.

"Jika kita mengacu pada prosedur penetapan DPO dalam Perkap 14/2012 dan Perkaba 3/2014, maka salah satu dasarnya adalah saat seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut, namun yang dipanggil tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik," ujar Ziggy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/10).

Dikatakan Ziggy, Syamsul Arifin sudah memenuhi panggilan yang dibuktikan dengan catatan berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka tertanggal 1 Mei 2013.

Dia pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar tudingan Akhrom yang menyebut Syamsul Arifin sebagai buronan atau DPO.

"Jika memang ayah saya sengaja melarikan diri, memangnya 7 tahun ini ada upaya apa saja dari penyidik? Itu juga yang sempat ayah kami pertanyakan, dan sejauh ini pihak Polda Lampung maupun Kejati Lampung belum bisa menjawab, tapi narasi 'buronan kabur' ini sudah disebarkan ke mana-mana," sesalnya.

Soal harapan Akhrom supaya Majelis Hakim bisa tegas dalam proses penanganan perkara yang menjerat Syamsul. Ziggy pun mengamini dan mengaku memiliki harapan yang sama.

"Saya juga memiliki harapan yang sama dengan saudara Akhrom, saya harap Majelis Hakim bisa tegas. Ini kasus kecil, tapi ada banyak conflict of interest yang semrawut di baliknya, melibatkan banyak pihak," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31
Kerumunan Massa Di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Sanksi Ke Pemkab Bogor
Hukum

Kerumunan Massa Di Megamendu..

20 November 2020 18:29
Perkom 7/2020, Strategi KPK Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi
Hukum

Perkom 7/2020, Strategi KPK ..

19 November 2020 20:20
Pimpinan KPK Akan Luruskan Informasi Miring Soal Perkom Ortaka
Hukum

Pimpinan KPK Akan Luruskan I..

19 November 2020 14:27