Tujuh Tuntutan Hima Persis Di Patung Kuda, Salah Satunya Minta Jokowi Hentikan Represif Aparat

Personel Brimob berjaga mengamankan aksi unjuk rasa/RMOL

Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Indonesia (Hima Persis) menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dalam aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Ketua Umum PP Hima Persi Iqbal M Dzilal dari atas mobil komando yang membacakan langsung tujuh tuntutan itu menegaskan bahwa saat ini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Adapun isi tuntutanya yakni pertama, pemerintah diminta untuk menegakan hukum dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kemudian kedua, meminta agar pemerintah segera mengeluarkan Perppu mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan ketiga stop praktik KKN dna hentikan oligarki politik. Lalu keempat stop eksploitasi dan kapitalisasi Sumber Daya Alam (SDA), kelima stop kapitalisasi pendidikan.

Keeam Hima Persis meminta agar pemerintah menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat yang menyuarakan pendapat lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi dan terakhir mereka meminta agar pemerintah fokus dalam menangani pandemi Covid-19.

Iqbal menekankan, terkait dengan represifitas aparat yang akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai elemen dalam pengamanan aksi-aksi massa.

"Hima Persis sangat menyesalkan hal ini karena telah mencederai semangat Demokrasi di kalangan pemuda yang kritis," pungkasnya. 

Usai membacakan tuntutan, massa aksi dari Hima Persis kemudian melepaskan puluhan balon berwarna-warni sebagai simbol bahwa Indonesia terdapat beragam suku, budaya agama ras dan golongan
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Napoleon Sebut Nama Azis Syamsuddin Di Persidangan, Haris Rusly: Periksa Segera!
Hukum

Napoleon Sebut Nama Azis Sya..

25 November 2020 01:10
KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Di PT Asuransi Jasa Indonesia
Hukum

KPK Sidik Kasus Dugaan Korup..

24 November 2020 16:47
Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Patut Diduga Dirjen Imigrasi Juga Terlibat
Hukum

Kasus Red Notice Djoko Tjand..

24 November 2020 16:19
KPK Imbau Cakada Jujur Saat Laporkan Sumbangan Dana Kampanye
Hukum

KPK Imbau Cakada Jujur Saat ..

24 November 2020 16:01
Ombudsman RI: Kasus Gagal Bayar Industri Keuangan Pangkal Masalahnya Di Pengawasan
Hukum

Ombudsman RI: Kasus Gagal Ba..

24 November 2020 14:41
Kembangkan Kasus Dugaan Suap Pengesahan RAPBD Jambi TA 2017, KPK Panggil 4 Eks Anggota DPRD
Hukum

Kembangkan Kasus Dugaan Suap..

24 November 2020 12:36
Belum Umumkan  Tersangka, KPK Panggil 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

Belum Umumkan Tersangka, KP..

24 November 2020 11:22
Saran Pimpinan Komisi III, Selebgram Millene Cyrus Ditempatkan Di Sel Khusus
Hukum

Saran Pimpinan Komisi III, S..

24 November 2020 09:42