Pakar TPPU: Kejaksaan Agung Harus Optimalkan Penyitaan Aset Koruptor Jiwasraya

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih/Net

Kejaksaan Agung harus mengoptimalkan penyitaan aset pelaku korupsi megaskandal Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Hal tersebut dikatakan pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menanggapi vonis dua terdakwa kasus korupsi Jiwasraya yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/10).

Benny Tjokro dan Heru Hidayat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,807 triliun serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Yenti, vonis uang pengganti yang harus dikembalikan terdakwa Benny Tjokro dan Heru agar terus dikejar dan diawasi secara maksimal sebaran aset tersebut.

"Menurut saya, karenakan kasus Jiwasraya ada TPPU, yang bersangkutan korupsi dan kemudian hasil korupsinya itu untuk beli ini, beli itu kan ya, apakah tidak ada pihak lain yang menerima, maka harus ditelusuri juga pihak lain yang bersinggungan dengan hasil kejahatan itu, dikhawatirkan ada uang-uang yang sudah pindah ke tempat lain," ujar Yenti kepada wartawan, Rabu (28/10).

Kejagung, lanjut Yenti, diharapkan tidak hanya berhenti pada pidana para terdakwa dengan hukuman berat berupa kurungan seumur hidup, melainkan juga mengoptimalkan penyitaan aset.

Selain itu, katanya, Kejagung juga perlu menjelaskan kepada masyarakat hasil sitaan aset tersebut dalam bentuk apa saja, dan secepatnya dirampas, juga dikembalikan ke negara.

"Dipastikan bahwa tidak hanya memidana berat saja tapi juga mengoptimalkan penyitaan aset, makanya penyitaan yang Rp 18 trliun itu bentuknya apa dan bagaimana status nya, kan tadinya statusnya disita," katanya.

"Harusnya yang disita itu dinyatakan juga oleh Hakim, bahwa yang telah disita itu dinyatakan dirampas untuk negara, takutnya hanya disita saja ternyata tidak dirampas, jangan-jangan dikembalikan lagi," imbuhnya.

Yenti yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Bogor, juga menekankan pentingnya penyitaan itu terkait perlindungan terhadap pembayaran nasabah Jiwasraya yang harus tetap dipenuhi.

“Jadi bagaimanapun juga nasabah Jiwasraya harus dilindungi,” tegasnya.

Yenti juga menilai vonis terhadap para terdakwa kasus korupsi Jiwasraya membuktikan bahwa Kejagung mampu membalikan persepsi buruk, menjadi sebuah prestasi.

Menurutnya, kasus korupsi sebesar Jiwasraya mampu diselesaikan Kejagung dengan hanya hitungan bulan dan menghadirkan putusan yang fantastis.

"Suatu angin segar terhadap keseriusan penanganan korupsi dan terutama korupsi yang terjadinya sekian tahun lalu, baru terungkap sekarang ini kan suatu prestasi, ini suatu success story gitu kan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36