KPK Pastikan Pantau Daerah Rawan Korupsi Di Pilkada 2020, Mulai Jabar, Jatim, Hingga NTB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/Net

Sebanyak 26 daerah pernah terjadi tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2004-2020, Jawa Barat menjadi wilayah terbanyak ditemukan kasus korupsi, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) dan beberapa daerah lain.

Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri menyebut, di NTB sendiri terdapat 12 kasus korupsi, baik yang sudah maupun sedang diusut lembaga penegak hukum yang sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli Bahuri kepada wartawan, Minggu (26/10).

Ia memaparkan secara keseluruhan, Jawa Barat menjadi wilayah terbanyak dengan 101 kasus. Disusul Jawa Timur 93 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatera Utara. Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64, DKI Jakarta 61, Jawa Tengah 49, Lampung 30, Sumatera Selatan 24.

Kemudian Banten 24, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22, Bengkulu 22, Aceh 14, Nusa Tenggara Barat 12, Jambi dan Sulawesi Utara 12, Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10, Maluku 6, Sulawesi Tengah 5, Sulawesi Selatan 5, Nusa Tenggara Timur 5, Kalimantan Tengah 5, Bali 5, dan Sumatera Barat sebanyak 3 kasus.

"Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi,” tegas Ketua KPK.

Di sisi lain, 8 dari 34 provinsi yang belum ditemukan tindak pidana korupsi diimbau terus berbenah diri dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, tak terkecuali bagi daerah yang pernah diusut lembaga antirasuah. Sebab sejak 2004-2020, jelasnya, kasus kepala daerah paling banyak terjadi dengan kasus suap, yakni 704 kasus.

"Jadi kasus korupsi yang terjadi 2004 sampai 2020 itu paling banyak karena kasus suap, itu 704 kasus. Di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48 kasus, dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebanyak 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah," lanjutnya.

Berdasar hasil survei benturan kepentingan dalam pendanaan Pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK tahun 2015, 2017, dan 2018, ditemukan potensi benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur. Ditemukan, 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada.

Di kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menganggap pengawasan KPK memang sangat diperlukan. Apalagi di Pilkada Sumbawa ada adik gubernur.

"Tentu bisa berpontesi adanya dinasti politik. Potensi penggunaan anggaran dan fasilitas gubernur untuk calon pilkada juga harus mendapat perhatian. KPK juga perlu memasang mata mengawasi di sana," katanya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31
Kerumunan Massa Di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Sanksi Ke Pemkab Bogor
Hukum

Kerumunan Massa Di Megamendu..

20 November 2020 18:29
Perkom 7/2020, Strategi KPK Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi
Hukum

Perkom 7/2020, Strategi KPK ..

19 November 2020 20:20
Pimpinan KPK Akan Luruskan Informasi Miring Soal Perkom Ortaka
Hukum

Pimpinan KPK Akan Luruskan I..

19 November 2020 14:27