Benny Tjokro Sebut Kasus Jiwasraya Konspirasi, BPK Angkat Bicara

Badan Pemeriksa Keuangan/Net

Pernyataan Direktur PT Hanson International Tbk. Benny Tjokro Saputro, dalam sidang kasus Jiwasraya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (22/10) membikin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) angkat bicara.

Pasalnya dalam kesempatan tersebut Benny mengaku menjadi korban tersangkut kasus korupsi Jiwasraya. Di mana, dia mengungkapkan kasus ini merupakan konspirasi yang diawali oleh audit BPK.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti menyampaikan sanggahan dari apa yang dinyatakan Benny dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/10).

"Terhadap kasus Jiwasraya, BPK telah melakukan pemeriksaan investigasi maupun Penghitungan Kerugian Negara (PKN) berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum secara profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ketat dan terukur," ujar Selvia.

Bahkan, Selvia menyatakan semua hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK disampaikan kepada DPR atau pihak Aparat Penegak Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Disamping itu, Selvia menganggap pernyataan Benny dapat mengganggu reputasi dan kredibilitas BPK secara kelembagaan.

"Perlu kami sampaikan bahwa laporan hasil PKN yang diterbitkan oleh BPK merupakan dukungan dari proses penegakan hukum, atau pro justicia yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ungkap Selvia.

"Berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya. PKN dilakukan dengan syarat apabila penegak hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini oleh Kejaksaan Agung," sambungnya.

Dalam konteks ini Selvia menegaskan, secara prosedural perkara Jiwasraya diajukan Kejaksaan Agung kepada BPK untuk melakukan PKN, dan tahap selanjutnya adalah ekspose, atau gelar perkara.

"Dimana dalam tahap tersebut disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat. Dari ekspose tersebut yang sudah disampaikan oleh Aparat Penegak Hukum dengan penyidikan dari bukti-bukti permulaan yang cukup," jelas Selvia.

Dari situ, Selvia menerangkan kesimpulan BPK yang menilai konstruksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak-pihak berperkara jelas, dan telah didukung oleh bukti permulaan yang memadai.

"Atas dasar ini, penghitungan kerugian negaranya dapat dilakukan. PKN dilaksanakan dengan menerapkan SPKN," katanya.

Lebih lanjut, Selvia juga menginformasikan perkara hukum lainnya yang sedang dihadapi Benny Tjokro. Yaitu, tengah menghadapi proses penyidikan dalam kasus pencemarannama baik terhadap Pimpinan BPK.

"Pimpinan BPK tidak pernah melindungi pihak tertentu dalam pemeriksaan atau memaksakan hasil audit tanpa bukti yang jelas," tutur Selvi.

"BPK menghitung PKN dengan konstruksi perbuatan melawan hukum dan tersangkanya ditetapkan oleh Kejaksaan Agung," pungkasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36