Benny Tjokro Sebut Kasus Jiwasraya Konspirasi, BPK Angkat Bicara

Badan Pemeriksa Keuangan/Net

Pernyataan Direktur PT Hanson International Tbk. Benny Tjokro Saputro, dalam sidang kasus Jiwasraya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (22/10) membikin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) angkat bicara.

Pasalnya dalam kesempatan tersebut Benny mengaku menjadi korban tersangkut kasus korupsi Jiwasraya. Di mana, dia mengungkapkan kasus ini merupakan konspirasi yang diawali oleh audit BPK.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti menyampaikan sanggahan dari apa yang dinyatakan Benny dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/10).

"Terhadap kasus Jiwasraya, BPK telah melakukan pemeriksaan investigasi maupun Penghitungan Kerugian Negara (PKN) berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum secara profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ketat dan terukur," ujar Selvia.

Bahkan, Selvia menyatakan semua hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK disampaikan kepada DPR atau pihak Aparat Penegak Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Disamping itu, Selvia menganggap pernyataan Benny dapat mengganggu reputasi dan kredibilitas BPK secara kelembagaan.

"Perlu kami sampaikan bahwa laporan hasil PKN yang diterbitkan oleh BPK merupakan dukungan dari proses penegakan hukum, atau pro justicia yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ungkap Selvia.

"Berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya. PKN dilakukan dengan syarat apabila penegak hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini oleh Kejaksaan Agung," sambungnya.

Dalam konteks ini Selvia menegaskan, secara prosedural perkara Jiwasraya diajukan Kejaksaan Agung kepada BPK untuk melakukan PKN, dan tahap selanjutnya adalah ekspose, atau gelar perkara.

"Dimana dalam tahap tersebut disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat. Dari ekspose tersebut yang sudah disampaikan oleh Aparat Penegak Hukum dengan penyidikan dari bukti-bukti permulaan yang cukup," jelas Selvia.

Dari situ, Selvia menerangkan kesimpulan BPK yang menilai konstruksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak-pihak berperkara jelas, dan telah didukung oleh bukti permulaan yang memadai.

"Atas dasar ini, penghitungan kerugian negaranya dapat dilakukan. PKN dilaksanakan dengan menerapkan SPKN," katanya.

Lebih lanjut, Selvia juga menginformasikan perkara hukum lainnya yang sedang dihadapi Benny Tjokro. Yaitu, tengah menghadapi proses penyidikan dalam kasus pencemarannama baik terhadap Pimpinan BPK.

"Pimpinan BPK tidak pernah melindungi pihak tertentu dalam pemeriksaan atau memaksakan hasil audit tanpa bukti yang jelas," tutur Selvi.

"BPK menghitung PKN dengan konstruksi perbuatan melawan hukum dan tersangkanya ditetapkan oleh Kejaksaan Agung," pungkasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31
Kerumunan Massa Di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Sanksi Ke Pemkab Bogor
Hukum

Kerumunan Massa Di Megamendu..

20 November 2020 18:29
Perkom 7/2020, Strategi KPK Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi
Hukum

Perkom 7/2020, Strategi KPK ..

19 November 2020 20:20
Pimpinan KPK Akan Luruskan Informasi Miring Soal Perkom Ortaka
Hukum

Pimpinan KPK Akan Luruskan I..

19 November 2020 14:27