1 Tahun Lebih Berstatus Tersangka, Walikota Tasikmalaya Akhirnya Resmi Ditahan KPK

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat mengumumkan penahanan Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman/Repro

Meski telah berstatus tersangka sejak 26 April 2019, Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman (BBD), baru ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Jumat (23/10).

BBD dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya TA 2018.

"Untuk kepentingan penyidikan, setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 33 orang dan 2 orang ahli, KPK melakukan penahanan tersangka BBD selama 20 hari terhitung sejak 23 Oktober 2020 sampai 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK Kavling C1," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat sore (23/10).

Perkara ini, kata Ghufron, merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan TA 2018 yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Mei 2019 di Jakarta.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang Rp 400 juta dan menetapkan 6 orang tersangka.

Mereka adalah Amin Santono selaku anggota Komisi XI DPR RI, Eka Kamaluddin selaku swasta, dan Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Ahmad Ghiast selaku swasta, Sukiman selaku anggota DPR periode 2014-2019, dan Natan Pasomba selaku Pelaksana Tugas dan Pj Kepala Dinas PU Kabupaten Pegunungan Arfak Papua.

"Keenamnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor," jelas Ghufron.

Atas perbuatannya, BBD disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

"KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengajuan dan penyaluran dana alokasi khusus untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari praktik gratifikasi dan suap. Dan kepada aparatur pengawas internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah, agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi," pungkas Ghufron.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kasus Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Masih Tertahan Di Penyelidikan KPK, Haris Azhar: Kasihan Rakyat Mimika
Hukum

Kasus Korupsi Pembangunan Ge..

26 November 2020 07:58
Siap-siap, KPK Buka Kemungkinan Telusuri Dugaan Aliran Duit Ekspor Benur Ke Partai Politik
Hukum

Siap-siap, KPK Buka Kemungki..

26 November 2020 05:28
Edhy Prabowo Dkk Ditahan Di Rutan KPK, Dua Tersangka Masih Berkeliaran
Hukum

Edhy Prabowo Dkk Ditahan Di ..

26 November 2020 04:53
Edhy Dan Istrinya Sempat Belanja Rolex Dan Tas LV Di Hawaii Sebelum Akhirnya Diciduk KPK
Hukum

Edhy Dan Istrinya Sempat Bel..

26 November 2020 04:36
KPK Buka Kemungkinan Panggil Daftar Perusahaan Pengekspor Benih Lobster
Hukum

KPK Buka Kemungkinan Panggil..

26 November 2020 03:17
Alasan KPK Bebaskan Istri Edhy Prabowo
Hukum

Alasan KPK Bebaskan Istri Ed..

26 November 2020 02:41
Mantan Dirut PT Fortune Dilaporkan Ke Polda Metro Atas Dugaan Penipuan
Hukum

Mantan Dirut PT Fortune Dila..

26 November 2020 02:27
Ucapkan Maaf, Edhy Prabowo: Ini Adalah Kecelakaan
Hukum

Ucapkan Maaf, Edhy Prabowo: ..

26 November 2020 01:41