Yenti Ganarsih Anggap Pengusutan Kasus Jiwasraya Belum Maksimal Menjerat Pihak Terlibat

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Ganarsih dalam diskusi daring bertajuk vonis maksimal tersangka Jiwasraya/Repro

Proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai belum dilakukan maksimal.

Menurut Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Ganarsih, para terdakwa dan tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tersebut selama ini hanya fokus dijerat dengan pasal pidana korupsi.

"Padahal bisa juga diterapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara maksimal. Kalau selama ini kan hanya dikenakan pasal korupsi," kata Yenti Ganarsih dalam diskusi daring bertajuk 'Vonis Maksimal Tersangka Jiwasraya' yang diselenggarakan Ruang Anak Muda, Kamis (22/10).

Dengan TPPU, kata Yenti, aparat bisa lebih maksimal mengungkap pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat.

Saat ini, setidaknya sudah empat terdakwa yang telah divonis bersalah. Di antaranya mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, diputus bersalah telah melakukan korupsi dengan memperkaya diri dan dihukum seumur hidup. Kemudian mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo yang divonis hukuman penjara seumur hidup.

Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, divonis penjara seumur hidup karena bersalah dalam skandal korupsi Jiwasraya. Serta Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer dan dihukum dengan pidana penjara selama seumur hidup.

Yenti pun masih mempertanyakan putusan tersebut, terlebih masih ada dua terdakwa yang belum diproses, yakni Hendrisman, serta pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan 13 perusahaan manajer investasi (MI) sebagai tersangka.

"Empat diputus hukuman seumur hidup, dua belum. Yang jadi pertanyaan saya, adakah putusan ini berkaitan atau dipengaruhi oleh surat edaran MA bahwa korupsi di atas sekian dan kerugiannya ada beberapa kriteria hakim memutuskan tidak boleh lebih dari sekian. Kalau iya, tentu ini mengganggu independensi hakim," jelasnya.

Tak hanya itu, Yenti juga mempertanyakan keputusan pemerintah yang akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Bahana senilai Rp 22 triliun untuk membereskan masalah Jiwasraya.

"Kenapa ada penalangan dari negara. Penalangan atau tidak kan harus ada persetujuan dari DPR. Ini saya belum tahu prosesnya seperti apa," tandasnya.

Selain Yenti, diskusi tersebut juga turut diikuti oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu dan Aktivis KAMMI, Moh. Khanif Nasukha.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Jubir KPK: Tidak Ada Pemeriksaan Tersangka Dan Saksi OTT Edhy Prabowo Hari Ini
Hukum

Jubir KPK: Tidak Ada Pemerik..

30 November 2020 13:16
Diragukan Keseriusannya Usut Dugaan Korupsi Di Setda Lebong, Ini Jawaban Kejati
Hukum

Diragukan Keseriusannya Usut..

30 November 2020 12:52
Kasus Pengaturan Proyek Indramayu, KPK Periksa 14 Saksi Untuk Tersangka Abdul Rozaq Muslim
Hukum

Kasus Pengaturan Proyek Indr..

30 November 2020 11:51
Habib Rizieq Dipanggil Polda Metro Atas Dugaan Pidana Penghasutan Hingga Pelanggaran Prokes
Hukum

Habib Rizieq Dipanggil Polda..

30 November 2020 07:02
Prof Abdul Muti: Tragedi Sigi Bukan Konflik Antaragama, Jangan Terprovokasi Dan Percayalah Pada Polisi
Hukum

Prof Abdul Muti: Tragedi Sig..

29 November 2020 19:09
Buntut Maulid Petamburan, Giliran Habib Rizieq Dipanggil Polda Metro Hari Selasa
Hukum

Buntut Maulid Petamburan, Gi..

29 November 2020 18:44
Firli Bahuri: Kasus Di KKP Murni Korupsi, Enggak Ada Kaitan Dengan Politik
Hukum

Firli Bahuri: Kasus Di KKP M..

28 November 2020 19:06
Kronologi KPK Tangkap Walikota Cimahi Ajay M. Priatna
Hukum

Kronologi KPK Tangkap Waliko..

28 November 2020 18:59