Mendagri: Jangan Sampai Pilkada Jadi Ajang Transaksional

Mendagri Tito Karnavian/Net

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU-Bawaslu serta aparat Gakkumdu untuk berkomitmen dalam menindak tegas setiap pelanggaran Pemilu khususnya money politik yang menjadikan pesta demokrasi menjadi ajang transaksional.

Hal itu diungkapkan Tito usai acara Webinar Nasional Untuk Pembekalan kepada Seluruh Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilu, yang digelar Kemendagri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa, (20/10).

“Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, Kejaksaan, saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian (agar) ditindak tegas, untuk memberikan contoh kepada yang lain, memberikan efek deterens kepada yang lain. Jangan sampai pesta demokrasi menjadi pesta yaitu transaksional,” tandas Mendagri.

Mendagri mengatakan, selama 25 hari masa kampanye pelanggaran yang dilakukan cukup beragam, mulai dari masalah netralitas hingga masalah kerumunan massa. Kemendagri mencatat, sejak 26 September hingga 10 Oktober 2020 terdapat 9.189 pertemuan terbatas. Dari jumlah itu, 256 di antaranya masuk kategori pelanggaran, lantaran menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan peserta di atas 50 orang. Namun, pelanggaran itu tidak semasif seperti pada waktu pendaftaran bakal paslon.

“Jika dihitung persentasenya lebih kurang 2,7 persen, jadi kurang dari 3 persen. Artinya, relatif kecil, tapi bukan berarti ditoleransi,” ujarnya.

Meskipun terbilang kecil jumlahnya, sambung Mendagri, terhadap pelanggaran itu sudah diberikan tindakan, terutama oleh Bawaslu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 13/2020 bahwa kampanye dalam bentuk rapat umum dilarang secara tegas. Sebaliknya, yang diperkenankan hanyalah pertemuan terbatas dengan jumlah peserta maksimal 50 orang.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri turut memberikan beberapa arahan dalam pembekalan singkat itu tentang potensi tindak korupsi pada saat Pilkada. Seperti diketahui korupsi terjadi terbanyak terungkap oleh KPK di saat-saat tahun politik 2015, 2017 dan 2018. Lebih jauh, Firli mengungkapkan, hingga Juli 2020 sudah banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, yaitu 21 Gubernur dan 122 Bupati/Walikota, termasuk wakil kepala daerahnya.

Untuk itu, Firli mengingatkan agar calon kepala daerah memegang prinsip kejujuran dan integritas. Pasalnya, jika terpilih, seorang kepala daerah memiliki kewenangan dan otoritas yang luar biasa untuk mengurus pemerintahan dan mengelola keuangan daerah.

Itulah kenapa KPK secara proaktif membuat program pencegahan korupsi bagi para calon kepala daerah ini dengan melibatkan partai politik (parpol) pada momentum Pilkada.

“Kita juga membuat program politik berintegritas kita bekerja sama dengan partai politik, pimpinan parpol supaya tidak terjadi kasus korupsi di dalam kegiatan-kegiatan politik,” pungkasnya Firli menambahkan
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Merasa Difitnah Terlibat Suap Edhy Prabowo, Ali Ngabalin Lapor Ke Polda Metro
Hukum

Merasa Difitnah Terlibat Sua..

03 Desember 2020 19:52
KPK: Banyak Bangunan Komersial Di NTB Tapi PAD Tidak Bertambah
Hukum

KPK: Banyak Bangunan Komersi..

03 Desember 2020 19:45
Edhy Prabowo Bantah 8 Sepeda Yang Disita KPK Di Rumah Dinasnya Terkait Dengan Kasusnya
Hukum

Edhy Prabowo Bantah 8 Sepeda..

03 Desember 2020 19:12
Selain Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Penyelenggara Negara Dan Pihak Swasta
Hukum

Selain Bupati Banggai Laut, ..

03 Desember 2020 18:27
KPK Resmi Tahan 2 Tersangka Dugaan Suap Proyek SPAM PUPR
Hukum

KPK Resmi Tahan 2 Tersangka ..

03 Desember 2020 18:18
OTT Bupati Banggai Laut, Ketua KPK Tunggu Hasil Kerja Tim Di Lapangan
Hukum

OTT Bupati Banggai Laut, Ket..

03 Desember 2020 17:06
KPK OTT Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo
Hukum

KPK OTT Bupati Banggai Laut ..

03 Desember 2020 16:51
Jaksa Agung Berharap Pers Bantu Perangi Fitnah
Hukum

Jaksa Agung Berharap Pers Ba..

03 Desember 2020 16:27