Berkas Perkara Lengkap, 3 Eks Pimpinan DPRD Jambi Diserahkan Ke JPU

KPK telah menyerahkan 3 tersangka dan barang bukti perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 ke JPU/RMOL

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Hari ini, Selasa 20 Oktober 2020, penyidik KPK menyerahkan tersangka dan BB (barang bukti) kepada JPU KPK atas nama CB (Cornelis Buston), ARS (AR Syahbandar) dan CZ (Chumaidi Zaidi)," ujar Pelaksana tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (20/10).

Cornelis Buston merupakan Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Sedangkan AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi di periode yang sama.

"Selanjutnya, sesuai ketentuan hukum acara pidana, para tersangka dilakukan penahanan lanjutan oleh JPU masing-masing selama 20 hari terhitung sejak 20 Oktober 2020 sampai 8 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Rutan Gedung Merah Putih KPK," tambah Ali.

Sehingga, dalam waktu 14 hari kerja, JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jambi.

"Dalam perkara ini telah diperiksa saksi sebanyak 96 orang terdiri dari para anggota DPRD Jambi periode 2014-2019, beberapa pejabat di lingkungan Provinsi Jambi, dan pihak swasta serta satu orang ahli," pungkas Ali.

Dalam perkara ini, KPK juga telah menangkap tiga orang lainnya. Yakni anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, Cekman (CM) dari Fraksi Restorasi Nurani; Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB; dan Parlagutan Nasution (PN) dari Fraksi PPP.

Tersangka Cornelis Buston, AR Syahbandar, dan Chumaidi Zaidi telah ditahan pada 23 Juni 2020. Sedangkan tersangka Cekman, Tadjudin Hasan, dan Parlagutan Nasution menyusul pada 30 Juni.

Para tersangka yang ditahan ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Desember 2018 bersama 10 orang lainnya. Dimana, tujuh orang telah divonis dan telah berkekuatan hukum tetap.

KPK menduga para unsur pimpinan DPRD Jambi meminta uang "ketok palu", menagih kesiapan uang "ketok palu", meminta jatah proyek dan atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 600 juta per orang.

Kemudian, para unsur pimpinan fraksi dan Komisi di DPRD Jambi juga diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang "ketok palu", menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi dan atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta atau Rp 200 juta.

Selanjutnya, para anggota DPRD Jambi pada saat itu juga diduga mempertanyakan soal uang "ketok palu" dan mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing dan atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 200 juta per orang.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kades Buronan Korupsi Hampir Rp 1 M Akhirnya Diringkus Tim Intelijen Kejaksan
Hukum

Kades Buronan Korupsi Hampir..

24 November 2020 01:50
Kerugian Belum Dibayarkan, Korban Kresna Life Layangkan Somasi Kepada OJK
Hukum

Kerugian Belum Dibayarkan, K..

24 November 2020 00:53
Aktivis Pendidikan Akan Laporkan Dugaan Ijazah Palsu Di Pilkada Batam Ke Mabes Polri
Hukum

Aktivis Pendidikan Akan Lapo..

24 November 2020 00:20
Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31