Besok, Firli Bahuri Bekali 736 Paslon Kepala Daerah

Ketua KPK, Firli Bahuri/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pembekalan bagi calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada serentak 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, pembekalan yang diberikan KPK kepada para calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada merupakan bentuk upaya pencegahan korupsi pada Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

"Webinar akan diikuti oleh 736 pasangan calon (paslon) kepala daerah di 270 daerah peserta Pilkada yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten," ujar Ipi Maryati kepada wartawan, Senin (19/10).

Webinar pembekalan itu akan dilaksanakan pada Selasa (20/10) besok sejak pukul 09.00 hingga pukul 13.30 WIB.

"Kegiatan pembekalan ini juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube KPK dari Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri," kata Ipi.

Dalam acara webinar nasional nantinya, yang akan memberikan pembekalan diantaranya, Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Abhan dan Pelaksana Harian KPU Ilham Saputra.

"Empat orang narasumber akan memberikan materi tentang nilai-nilai integritas, potensi korupsi pada Pilkada, mewujudkan good governance dan membangun tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan transparan," jelas Ipi.

Usai memberikan pembekalan nasional, dijelaskan Ipi, KPK melanjutkan memberikan pembekalan untuk penyelenggara, peserta dan pemilih Pilkada di tingkat regional.

Yang meliputi 9 Provinsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai integritas pada proses Pilkada nantinya.

Pembekalan regional pertama akan diselenggarakan di Kota Palangkaraya pada Kamis (22/10) untuk empat daerah peserta Pilkada, meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah dan Banten.

"Melalui rangkaian kegiatan pembekalan dan webinar tersebut, KPK berharap dapat memberikan pemahaman kepada calon kepala daerah dan penyelenggara dalam memahami modus-modus korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada dan cara menanganinya," terang Ipi.

"Setelah terpilih diharapkan calon kepala daerah memahami bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Bagi masyarakat pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kades Buronan Korupsi Hampir Rp 1 M Akhirnya Diringkus Tim Intelijen Kejaksan
Hukum

Kades Buronan Korupsi Hampir..

24 November 2020 01:50
Kerugian Belum Dibayarkan, Korban Kresna Life Layangkan Somasi Kepada OJK
Hukum

Kerugian Belum Dibayarkan, K..

24 November 2020 00:53
Aktivis Pendidikan Akan Laporkan Dugaan Ijazah Palsu Di Pilkada Batam Ke Mabes Polri
Hukum

Aktivis Pendidikan Akan Lapo..

24 November 2020 00:20
Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31