Endus Dugaan Maladministrasi di Perkara DPO Djoko Tjandra, Begini Hasil Investigasi Ombudsman

Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala/Repro

Dugaan maladministrasi dalam proses Eksekusi Terpidana kasus pengalihan hak tagih (cassie) Piutang Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil diendus Ombudsman.

Ombudsman berinisiatif melakukan investigasi atas permasalahan tersebut, berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Undang-Undang (UU) 37/2008 tentang Ombudsman RI.

Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala menerangkan, serangkaian permintaan keterangan telah dilakukan terhadap Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM, Ditjen Dukcapil, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hasilnya, khusus untuk Kejaksaan dan Polri ditemukan dugaan pelanggaran administrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.  

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, Tim Pemeriksa Ombudsman RI berpendapat teriadi Maladministrasi," ujar Adrianus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/10).

"Pada Kejaksaan berupa penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang pada Kepolisian RI berupa penundaan berlarut," sambungnya.

Sementara itu, untuk penyimpangan yang ditemukan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur. Adapun pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa tindakan tidak patut.

Karena itu, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif kepada pihak internal dan eksternal seluruh lembaga tersebut. Antara lain mengenai sistem dan kualitas pelayanan publik bagi masing masing instansi.

Beberapa diantaranya seperti, pembaharuan dan perbaikan pada SPPT-Tl, SIMKIM dan SIAK untuk memuat daftar DPO dan Red Notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing masing instansi, serta sinergitas dan koordinasi antar instansi Penegak Hukum dengan melibatkan Kemenko Polhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan.

“Kami akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut dan meminta tindak lanjut dalam waktu 30 hari' tegas Anggota Ombudsman Rl Ninik Rahayu.
untuk dilakukan Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Napoleon Sebut Nama Azis Syamsuddin Di Persidangan, Haris Rusly: Periksa Segera!
Hukum

Napoleon Sebut Nama Azis Sya..

25 November 2020 01:10
KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Di PT Asuransi Jasa Indonesia
Hukum

KPK Sidik Kasus Dugaan Korup..

24 November 2020 16:47
Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Patut Diduga Dirjen Imigrasi Juga Terlibat
Hukum

Kasus Red Notice Djoko Tjand..

24 November 2020 16:19
KPK Imbau Cakada Jujur Saat Laporkan Sumbangan Dana Kampanye
Hukum

KPK Imbau Cakada Jujur Saat ..

24 November 2020 16:01
Ombudsman RI: Kasus Gagal Bayar Industri Keuangan Pangkal Masalahnya Di Pengawasan
Hukum

Ombudsman RI: Kasus Gagal Ba..

24 November 2020 14:41
Kembangkan Kasus Dugaan Suap Pengesahan RAPBD Jambi TA 2017, KPK Panggil 4 Eks Anggota DPRD
Hukum

Kembangkan Kasus Dugaan Suap..

24 November 2020 12:36
Belum Umumkan  Tersangka, KPK Panggil 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

Belum Umumkan Tersangka, KP..

24 November 2020 11:22
Saran Pimpinan Komisi III, Selebgram Millene Cyrus Ditempatkan Di Sel Khusus
Hukum

Saran Pimpinan Komisi III, S..

24 November 2020 09:42