Ditahan KPK, Kadis PUPR Pemkab Lampung Selatan Syahroni Telah Serahkan Uang Hampir Rp 50 M Kepada Bupati Zainudin Hasan

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron/Net

Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, Syahroni (SY) kumpulkan uang senilai hampir Rp 50 miliar dari proyek-proyek di Dinas PUPR kepada Zainudin Hasan (SH) selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021.

Syahroni sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan TA 2016-2017 pada hari ini, Selasa (6/10).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, Syahroni dan Hermansyah Hamidi (HH) selaku mantan Kadis PUPR Pemkab Lampung Selatan periode 2016-2017 mendapatkan perintah dari Zainudin Hasan untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Hermansyah Hamidi sendiri juga diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan dalam kasus ini pada Kamis (24/9).

"HH kemudian memerintahkan SY untuk mengumpulkan setoran, yang kemudian nanti diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho yang merupakan staf ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung," ujar Nurul Ghufron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Kemudian kata Ghufron, Syahroni menghubungi para rekanan pada Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut.

Selanjutnya, Syahroni memploting rekanan yang besaran paket pengadaan di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan para rekanan.

Selain itu, Syahroni membuat tim khusus yang ditugaskan melakukan upload penawaran para rekanan menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan.

"Dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh SY dan HH yang kemudian setoran khusus untuk saudara Zainudin Hasan diberikan kepada Agus Bhakti Nugroho," kata Ghufron.

Dana yang diterima untuk Pokja ULP kata Nawawi, sebesar 0,5 sampai 0,75 persen, sedangkan untuk bupati sebesar 15 sampai 17 persen, dan untuk Kadis PU sebesar 2 persen.

Sehingga sambung Nawawi, sejak kurun waktu 2016-2018, dana yang sudah diterima oleh Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan yang dikelola oleh Syahroni dan Hermansyah Hamidi hampir mencapai Rp 50 miliar.

Tepatnya sebesar Rp 49.742.792.145 yang terdiri dari tahun 2016 sebesar Rp 26.073.771.210 dan tahun 2017 sebesar Rp 23.669.020.935.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Napoleon Sebut Nama Azis Syamsuddin Di Persidangan, Haris Rusly: Periksa Segera!
Hukum

Napoleon Sebut Nama Azis Sya..

25 November 2020 01:10
KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Di PT Asuransi Jasa Indonesia
Hukum

KPK Sidik Kasus Dugaan Korup..

24 November 2020 16:47
Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Patut Diduga Dirjen Imigrasi Juga Terlibat
Hukum

Kasus Red Notice Djoko Tjand..

24 November 2020 16:19
KPK Imbau Cakada Jujur Saat Laporkan Sumbangan Dana Kampanye
Hukum

KPK Imbau Cakada Jujur Saat ..

24 November 2020 16:01
Ombudsman RI: Kasus Gagal Bayar Industri Keuangan Pangkal Masalahnya Di Pengawasan
Hukum

Ombudsman RI: Kasus Gagal Ba..

24 November 2020 14:41
Kembangkan Kasus Dugaan Suap Pengesahan RAPBD Jambi TA 2017, KPK Panggil 4 Eks Anggota DPRD
Hukum

Kembangkan Kasus Dugaan Suap..

24 November 2020 12:36
Belum Umumkan  Tersangka, KPK Panggil 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

Belum Umumkan Tersangka, KP..

24 November 2020 11:22
Saran Pimpinan Komisi III, Selebgram Millene Cyrus Ditempatkan Di Sel Khusus
Hukum

Saran Pimpinan Komisi III, S..

24 November 2020 09:42