Praperadilan Ditolak, Hakim Nilai Penetapan Tersangka Irjen Napoleon Sah Dan Sesuai UU

Irjen Napoleon Bonaparte/Net

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Irjen Napoleon Bonaparte atas penetapan tersangka dirinya oleh Bareskrim dalam kasus dugaan korupsi dan suap hilangnya red notice Djoko Tjandra.

Keputusan itu dibacakan dalam sidang putusan Praperadilan dengan nomor 115/Pid.Pra/2020 /PN.Jkt.Sel.

“Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata Hakim tunggal Suharno membacakan putusan, Selasa (6/10).

Dalam pertimbanganya, Hakim Suharno menyebut penetapan tersangka oleh Kabareskrim selaku termohon terhadap Irjen Napoleon sebagai pemohon telah memenuhi dua alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP dan sesuai dengan Putusan MK 21/2014.

Di samping itu, rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim telah sesuai dengan UU yang berlaku.

“Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah nihil,” tutup Hakim Suharno.

Adapun jalannya sidang diikuti oleh tim kuasa hukum Irjen Napoleon antara lain Gunawan Raka, Putri Maya Rumanti dan Indri Wuryandari.

Sementara tim kuasa hukum Bareskrim yang mengikuti jalanya sidang yaitu Kombes Widodo, Kombes Fidian dan Kombes Mulya.

Dalam perkara ini, Napoleon dijerat dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP.

Bareskrim Polri sendiri menetapkan Djoko Tjandra dalam dua perkara yang berbeda yakni, kasus dugaan pemalsuan surat jalan dan dugaan suap penghapusan Red Notice.

Dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice, Bareskrim juga menetapkan Tommy Sumardi dan Djoko Tjandra sebagai pemberi suap. Sedangkan tersangka yang disangka menerima suap adalah Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Firli Bahuri: Kasus Di KKP Murni Korupsi, Enggak Ada Kaitan Dengan Politik
Hukum

Firli Bahuri: Kasus Di KKP M..

28 November 2020 19:06
Kronologi KPK Tangkap Walikota Cimahi Ajay M. Priatna
Hukum

Kronologi KPK Tangkap Waliko..

28 November 2020 18:59
Sandang Status Tersangka KPK, Ajay M. Priatna: Saya Pikir Tidak Masuk Pasal
Hukum

Sandang Status Tersangka KPK..

28 November 2020 16:19
Hasil Penggeledahan Di Kantor KKP, KPK Sita Mata Uang Rupiah Dan Asing
Hukum

Hasil Penggeledahan Di Kanto..

28 November 2020 16:04
KPK Jebloskan Dua Tersangkap Suap Proyek RS Kasih Bunda Cimahi Ke Rutan Untuk 20 Hari Pertama
Hukum

KPK Jebloskan Dua Tersangkap..

28 November 2020 15:25
Jadi Tersangka Korupsi, Ajay M. Priatna Minta Jatah Rp 3,2 M Dari Proyek RS Kasih Bunda
Hukum

Jadi Tersangka Korupsi, Ajay..

28 November 2020 14:31
Ketua Komisi III DPR Kutuk Pembunuhan Satu Keluarga Di Sigi, Kapolda Diminta Usut Tuntas
Hukum

Ketua Komisi III DPR Kutuk P..

28 November 2020 14:18
KPK Tetapkan Walikota Cimahi Tersangka Suap Izin Proyek RS Kasih Bunda
Hukum

KPK Tetapkan Walikota Cimahi..

28 November 2020 13:46