TR Kapolri Soal Demo Buruh Berlebihan Dan Tidak Promoter

Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane/Net

Kapolri Jenderal Idham Azis harusnya mau memahami bahwa persoalan buruh adalah persoalan laten dan tidak pernah berhenti sejak Indonesia merdeka. Persoalan ini dipicu akibat tidak adanya titik temu antara buruh dan pengusaha industri, sehingga nasib buruh terus terpinggirkan.

Oleh sebab itu, Indonesia Police Watch (IPW) berharap, dalam menyikapi konflik buruh dan pengusaha ini seharusnya Polri tetap mengedepankan asas promoternya dan menghargai hak-hak buruh yang tertuang dalam UU, seperti hak unjuk rasa maupun mogok kerja.

"Jika melihat Kapolri mengeluarkan surat telegram (TR) bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, yang memerintahkan seluruh jajarannya agar melarang aksi unjuk rasa, TR ini tentu sudah sangat berlebihan, tidak independen, dan tidak promoter," kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane dalam keteranganya, Selasa (6/10).

Walaupun, Neta memahami, pelarangan itu bertujuan untuk pencegahan penularan Covid-19 serta pertimbangan keselamatan semata. Selain itu surat telegram tersebut dikeluarkan untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

"Hanya saja pelarangan mutlak dalam TR itu terkesan mengedepankan arogansi dan menyepelekan UU," tandas Neta.

Pasalnya, penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang, seperti tertuang dalam UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Disinilah, tekan Neta, Kapolri perlu bersikap bijak, dengan cara mengingatkan para buruh bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto, sehingga dalam melakukan aksinya para buruh perlu menahan diri. 

"Jika tidak, dikhawatirkan penyebaran Covid-19 rawan munculnya klaster baru dari kegiatan yang melibatkan kerumunan massa. Sehingga hal ini patut menjadi pertimbangan para buruh," imbuh Neta.

Dia menambahkan, Polri juga harus mau memahami persoalan buruh melakukan demo dan mogok adalah untuk menolak RUU Cipta Kerja karena tercantum beleid bahwa hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan dihilangkan.

"Jelas aturan ini bertentangan dengan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya," demikian Neta S. Pane.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Firli Bahuri: Kasus Di KKP Murni Korupsi, Enggak Ada Kaitan Dengan Politik
Hukum

Firli Bahuri: Kasus Di KKP M..

28 November 2020 19:06
Kronologi KPK Tangkap Walikota Cimahi Ajay M. Priatna
Hukum

Kronologi KPK Tangkap Waliko..

28 November 2020 18:59
Sandang Status Tersangka KPK, Ajay M. Priatna: Saya Pikir Tidak Masuk Pasal
Hukum

Sandang Status Tersangka KPK..

28 November 2020 16:19
Hasil Penggeledahan Di Kantor KKP, KPK Sita Mata Uang Rupiah Dan Asing
Hukum

Hasil Penggeledahan Di Kanto..

28 November 2020 16:04
KPK Jebloskan Dua Tersangkap Suap Proyek RS Kasih Bunda Cimahi Ke Rutan Untuk 20 Hari Pertama
Hukum

KPK Jebloskan Dua Tersangkap..

28 November 2020 15:25
Jadi Tersangka Korupsi, Ajay M. Priatna Minta Jatah Rp 3,2 M Dari Proyek RS Kasih Bunda
Hukum

Jadi Tersangka Korupsi, Ajay..

28 November 2020 14:31
Ketua Komisi III DPR Kutuk Pembunuhan Satu Keluarga Di Sigi, Kapolda Diminta Usut Tuntas
Hukum

Ketua Komisi III DPR Kutuk P..

28 November 2020 14:18
KPK Tetapkan Walikota Cimahi Tersangka Suap Izin Proyek RS Kasih Bunda
Hukum

KPK Tetapkan Walikota Cimahi..

28 November 2020 13:46