Pledoi Joko Hartono: Bagaimana Disebut Korupsi Kalau Saya Tak Terima Aliran Dana?

Joko Hartono Tirto usai ditetapkan tersangka oleh Kejagung beberapa waktu lalu/Repro

Dakwaan aliran dana dari 13 manajer investasi pengelola 21 reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya kepada terdakwa Joko Hartono Tirto yang merugikan Jiwasraya sebesar Rp 16,8 triliun dinilai tidak dapat dibuktikan.

“Kemana uang Rp 16,8 triliun tersebut dan mana alirannya? Bagaimana dapat dikorupsikan jika tidak ada aliran dana kepada saya?” demikian nota pembelaan atau pledoi Joko Hartono Tirto yang dibacakan tim kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga dianggap tidak dapat membuktikan 13 MI tersebut membeli 117 saham darinya dan juga Heru Hidayat serta Benny Tjokrosaputro. Masih dalam pledoinya, terdapat sejumah saham-saham BUMN dan pihak swasta lain yang diperoleh dari masyarakat di dalam 21 reksadana tersebut.

“Bahwa proses subscription PT AJS ke 21 produk reksadana tersebut adalah dengan cara membeli (tunai) unit penyertaan yang uang tersebut dipergunakan oleh MI untuk membeli saham-saham underlying-nya dari masyarakat,” lanjutan pembelaan Joko Hartono.

Pembelaan tersebut disandingkan dengan keterangan sejumlah saksi dalam persidangan sebelumnya. Saksi Faisal Satria Gumay yang dihadirkan (6/7), jelas Joko, menyatakan reksadana saham milik PT AJS terdapat banyak saham lain selain IIKP, SMRU, SMBR, dan LCGP. Saksi Lusiana dalam sidang (15/7) juga menyebut ada banyak saham lain dalam portofolio reksadana yang dikelola 13 MI selain saham TRAM dan IIKP.

“Keterangan saksi Frery Kojongian pada persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat saham-saham BUMN dalam produk reksadana yang dikelola MNC Aset Management yaitu PPRO, SMBR, WSBP, TLKM dan ADHI,” demikian kutipan sidang (15/7) yang dilampirkan Joko Hartono.

Meski gagal membuktikan dakwaan itu, dalam pledoinya Joko Hartono mengeluhkan harta pribadi yang disita. Padahal sebelumnya, penyitaan aset yang dilakukan penyidik sudah mencapai Rp 18,46 triliun, atau melebihi kerugian PT AJS.

"Lalu kalau memang sudah melebihi kerugian negara, kenapa saya masih juga dituntut seumur hidup?” tandas pledoi Joko Hartono.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Merasa Difitnah Terlibat Suap Edhy Prabowo, Ali Ngabalin Lapor Ke Polda Metro
Hukum

Merasa Difitnah Terlibat Sua..

03 Desember 2020 19:52
KPK: Banyak Bangunan Komersial Di NTB Tapi PAD Tidak Bertambah
Hukum

KPK: Banyak Bangunan Komersi..

03 Desember 2020 19:45
Edhy Prabowo Bantah 8 Sepeda Yang Disita KPK Di Rumah Dinasnya Terkait Dengan Kasusnya
Hukum

Edhy Prabowo Bantah 8 Sepeda..

03 Desember 2020 19:12
Selain Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Penyelenggara Negara Dan Pihak Swasta
Hukum

Selain Bupati Banggai Laut, ..

03 Desember 2020 18:27
KPK Resmi Tahan 2 Tersangka Dugaan Suap Proyek SPAM PUPR
Hukum

KPK Resmi Tahan 2 Tersangka ..

03 Desember 2020 18:18
OTT Bupati Banggai Laut, Ketua KPK Tunggu Hasil Kerja Tim Di Lapangan
Hukum

OTT Bupati Banggai Laut, Ket..

03 Desember 2020 17:06
KPK OTT Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo
Hukum

KPK OTT Bupati Banggai Laut ..

03 Desember 2020 16:51
Jaksa Agung Berharap Pers Bantu Perangi Fitnah
Hukum

Jaksa Agung Berharap Pers Ba..

03 Desember 2020 16:27