Syahrir Irwan Yusuf: Ancaman Boyamin Saiman Bernuansa Politis

Pengamat dan praktisi hukum, Syahrir Irwan Yusuf SH/Net

Pernyataan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang akan mempraperadilankan Komisi Anti Korupsi jika tak merespons laporannya terkait kasus Djoko Tjandra, dinilai condong bersifat politis.

Beberapa hari ke belakang, Boyamin Saiman memberi warning kepada KPK. Jika lembaga antirasuah itu tidak merespons laporannya tentang dugaan keterlibatan beberapa oknum pejabat dalam tindak pidana Jaksa Pinangki dan terpidana Djoko Tjandra, akan melakukan praperadilan.

Dijelaskan pengamat dan praktisi hukum, Syahrir Irwan Yusuf, praperadilan adalah satu mekanisme hukum pidana yang bisa ditempuh seseorang untuk ‘melawan’ perlakuan atau keputusan pihak lain.

Masalahnya, jika KUHAP dibaca secara tekstual, tak ada ruang untuk menguji keabsahan objek praperadilan di luar yang dimaktubkan pada pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP, melalui proses praperadilan.

“Menurut hemat saya, sepanjang yang saya amati atas langkah Bonyamin Saiman ini, pada satu sisi bermakna positif dalam rangka membongkar kasus korupsi (suap) Djoko Tjandra. Perlu diapresiasi," ujar Syahrir Irwan Yusuf, Kamis (24/9).

"Namun di sisi lainnya, saya berpendapat (pernyataan) saudara Bonyamin Saiman ini lebih pada area politik, dengan terburu-buru berstatemen akan mempraperadilankan KPK, merujuk pada laporan dan bukti-bukti yang dimiliki jika KPK tidak merespons,” tambahnya.

Sehingga Syahrir berpandangan, Boyamin Saiman maupun pihak-pihak lainnya, harus memikirkan secara tepat dan jernih untuk melakukan praperadilan jika merasa laporannya tentang keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus suap yang menjerat Jaksa Pinangki tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Hal tersebut dengan melihat peluang dan merujuk pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal ini menyebutkan seseorang yang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang dilakukan KPK secara bertentangan dengan hukum dan UU KPK, berhak mengajukan gugatan rehabilitasi atau kompensasi.

Gugatan ini, lanjut Syahrir, tak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan jika terdapat alasan-alasan yang ditentukan dan diatur dalam KUHAP.

“Namun pasal di atas pun tidak serta merta dapat dijadikan rujukan absolut bagi saudara Saiman, karena akan memunculkan tafsir-tafsir hukum selanjutnya bagi pihak lain. Termasuk KPK sendiri dan lembaga peradilan yang berwenang, mengacu kepada UU Tipikor, UU KPK, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” demikian Syahrir Irwan Yusuf.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bukan Cuma Polri-TNI, Penanganan Terorisme Harus Melalui Pendekatan Kolaboratif
Hukum

Bukan Cuma Polri-TNI, Penang..

31 Oktober 2020 19:50
Protes Ditanggapi Admin Telkomsel, Alvin Lie: Yang Respon Robot, Ribet!
Hukum

Protes Ditanggapi Admin Telk..

31 Oktober 2020 12:06
Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Akhirnya Bebas Dari Penjara
Hukum

Mantan Menkes Siti Fadilah S..

31 Oktober 2020 11:42
Alvin Lie Geram Penipu Melalui SMS Dibiarkan
Hukum

Alvin Lie Geram Penipu Melal..

31 Oktober 2020 10:06
Haikal Hasan: Protes Ke Prancis Harus Sesuai Akhlak Nabi Muhammad
Hukum

Haikal Hasan: Protes Ke Pran..

30 Oktober 2020 18:55
KPK Buka Kemungkinan Jerat Eks Sekretaris MA Dengan TPPU
Hukum

KPK Buka Kemungkinan Jerat E..

30 Oktober 2020 15:34
PKPU Dikabulkan, Nasabah Desak KSP Lima Garuda Kembalikan Uang
Hukum

PKPU Dikabulkan, Nasabah Des..

30 Oktober 2020 15:02
Pembakaran Halte Sarinah Dibongkar Narasi TV, Pemprov DKI Serahkan Proses Hukum Ke Polisi
Hukum

Pembakaran Halte Sarinah Dib..

30 Oktober 2020 12:49