Akbar Faizal: Kebakaran Kejagung Serangan Langsung Terhadap Negara, Presiden Harus Ambil Langkah Serius

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal/Net

Presiden Joko Widodo didesak mengambil sikap sangat keras pasca pengumaman hasil penyelidikan kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.

Kesimpulan penyelidikan Polri menemukan fakta bahwa penyebab kebakaran berasal dari sumber api terbuka dan bukan oleh arus listrik pendek. Total, Polri memeriksa 131 saksi dan menemukan sebuah jerigen yang menjadi salah satu barang bukti dan cukup untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal mengatakan, kesimpulan sementara penyelidikan Bareskrim terkait kebakaran Gedung Kejagung seakan menjadi pembenaran dari banyak pandangan masyarakat bahwa kebakaran ini berkaitan erat dengan kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

"Awalnya, Kejaksaan Agung membantah berbagai spekulasi yang bahkan telah berubah menjadi tudingan tersebut. Namun hasil penyelidikan Polri memastikan bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut," kata mantan anggota Komisi III DPR itu dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9).

Nagara Institute memandang hasil penyelidikan Bareskrim telah cukup untuk menjadi dasar bahwa kebakaran kantor pusat Kejaksaan yang termasuk dalam obyek vital negara adalah serangan langsung terhadap negara dan kedaulatan.

"Para pelakunya harus dihukum berat dengan penggunaan pasal Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP. Pasal 187 KUHP dengan ancaman maksimal 12 - 15 tahun penjara jika menimbulkan korban. Dan, atau, Pasal 188 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun bila terjadi kesalahan yang menyebabkan kebakaran," tutur Akbar Faizal.

Lebih dari itu, jika ternyata peristiwa kebakaran ini merupakan bentuk kesengajaan, hal ini juga merupakan bentuk teror terhadap institusi negara dan dapat dikategorikan sebagai tindakan teror terhadap negara sebagaimana yang termaktub dalam UU 5/2008 tentang Tindak Pidana Terorisme pada
Pasal 6.

Pasal itu berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati".

Juga, pasal obstruction of justice seperti yang diatur pada Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itu, Nagara Institute mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah sangat serius dan keras dengan menginstruksikan kepada Polri untuk sesegera mungkin mengungkap motif pembakaran tersebut. Unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran seperti hasil penyelidikan Polri adalah ancaman langsung terhadap kredibilitas pemerintahan yang sah.

"Nagara Institute juga mendesak DPR RI melakukan langkah-langkah politik menghadapi skandal ini dengan membentuk panitia khusus (Pansus) sebagai bagian dari fungsi pengawasan," demikian Akbar Faizal.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Protes Ditanggapi Admin Telkomsel, Alvin Lie: Yang Respon Robot, Ribet!
Hukum

Protes Ditanggapi Admin Telk..

31 Oktober 2020 12:06
Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Akhirnya Bebas Dari Penjara
Hukum

Mantan Menkes Siti Fadilah S..

31 Oktober 2020 11:42
Alvin Lie Geram Penipu Melalui SMS Dibiarkan
Hukum

Alvin Lie Geram Penipu Melal..

31 Oktober 2020 10:06
Haikal Hasan: Protes Ke Prancis Harus Sesuai Akhlak Nabi Muhammad
Hukum

Haikal Hasan: Protes Ke Pran..

30 Oktober 2020 18:55
KPK Buka Kemungkinan Jerat Eks Sekretaris MA Dengan TPPU
Hukum

KPK Buka Kemungkinan Jerat E..

30 Oktober 2020 15:34
PKPU Dikabulkan, Nasabah Desak KSP Lima Garuda Kembalikan Uang
Hukum

PKPU Dikabulkan, Nasabah Des..

30 Oktober 2020 15:02
Pembakaran Halte Sarinah Dibongkar Narasi TV, Pemprov DKI Serahkan Proses Hukum Ke Polisi
Hukum

Pembakaran Halte Sarinah Dib..

30 Oktober 2020 12:49
Polisi Bantah Klaim Kuasa Hukum Bahar Smith Soal LP Sudah Dicabut
Hukum

Polisi Bantah Klaim Kuasa Hu..

30 Oktober 2020 10:36