Jokowi Tidak Bisa Intervensi Penegak Hukum, Tapi Bisa Copot Kapolri Dan Jaksa Agung

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar/Net

RMOL. Presiden Joko Widodo bisa mencopot Kapolri dan Jaksa Agung jika banyak laporan masyarakat atas kinerja penegak hukum yang jelek.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, di Indonesia terbagi atas tiga kekuasaan, yakni eksekutif dipimpin Presiden, legislatif terdiri dari DPR, MPR, DPD, dan yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Selain itu kata Abdul Fickar, kekuasaan kehakiman yakni Yudikatif berpuncak di MK dan MA.

Dalam konteks penegakkan hukum pidana, kekuasaan kehakiman tidak hanya dijalankan oleh MA dan jajaran pengadilannya yang terdiri dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tipikor, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak dan Perikanan, tetapi juga oleh sebuah lembaga penuntut yakni Kejaksaan dan kekuasaan eksekutif.

"Sehingga bisa melakukan upaya paksa (menangkap, menahan, menggeledah dan menyita) khusus untuk Kejaksaan juga mengeksekusi putusan pidana. Nah dalam menjalankan fungsinya sebagai kekuasaan kehakiman 'penyidik dan penuntut' mempunyai kebebasan yang tidak bisa diintervensi, termasuk oleh atasannya di eksekutif," ujar Abdul Fickar Hadjar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9).

Sehingga, lanjut Abdul Fickar, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD soal dirinya termasuk Presiden tidak bisa apa-apa soal penegak hukum yang jelek adalah benar secara teoritis.

Karena, keduanya tidak bisa mengintervensi kedua elemen kekuasaan kehakiman yang berada di bawahnya, yakni penyidik dan penuntut.

"Tetapi jika dua kekuasaan kehakiman ini melakukan penyelewengan dalam penegakkan hukum, maka Presiden dan Menko Polhukam bisa memperingatkan kejaksaan dan kepolisian. Bahkan kalau perlu Presiden mengganti Jaksa Agung dan Kapolri jika melakukan penyelewengan dalam penegakkan hukum menangani perkara," jelas Abdul Fickar.

Artinya, adanya laporan dari masyarakat soal penegakkan hukum yang jelek bisa dijadikan alat pengawasan penegakan hukum oleh Polri dan Jaksa.

"Disinilah urgensinya KPK diletakkan sebagai lembaga penegak hukum yang murni independen yang tidak di bawah kekuasaan apapun termasuk kekuasaan eksekutif seperti sekarang agar bisa memberantas korupsi di lintas kekuasaan," pungkas demikian Abdul Fickar Hadjar.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tembak Perwira Terlibat Narkoba, Arteria Dahlan: Kapolda Riau Tegak Lurus Dengan Komitmen Kapolri
Hukum

Tembak Perwira Terlibat Nark..

24 Oktober 2020 22:21
Kasus Pembobolan Rekening, Ilham Bintang Akan Gugat Perdata Indosat Dan Commonwealth Bank
Hukum

Kasus Pembobolan Rekening, I..

24 Oktober 2020 21:11
Soal Gus Nur, Lakpesdam NU Apresiasi Dan Percayakan Penegakan Hukum Kepada Polri
Hukum

Soal Gus Nur, Lakpesdam NU A..

24 Oktober 2020 14:22
Benny Tjokro Sebut Kasus Jiwasraya Konspirasi, BPK Angkat Bicara
Hukum

Benny Tjokro Sebut Kasus Jiw..

24 Oktober 2020 14:00
Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kapok Hina NU
Hukum

Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kap..

24 Oktober 2020 13:51
Jika Naskah UU Ciptaker Diteken Presiden, KSPI Ancam Aksi Nasional Pada 1 November
Hukum

Jika Naskah UU Ciptaker Dite..

24 Oktober 2020 11:31
Gus Nur Ditangkap, GP Ansor: Makasih Polri Sudah Gercep
Hukum

Gus Nur Ditangkap, GP Ansor:..

24 Oktober 2020 10:56
Diduga Hina NU, Gus Nur Ditangkap Bareskrim Dinihari Tadi
Hukum

Diduga Hina NU, Gus Nur Dita..

24 Oktober 2020 10:23