Setelah Sita Aset Rp 3 M, KPK Panggil 3 Saksi Kasus TPPU Bupati Mojokerto

Mustofa Kamal Pasha/Net

Usai melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 3 miliar, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil saksi-saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, Jawa Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Saksi yang dipanggil adalah Mahani selaku PPAT dan notaris, Ade Norfian Putra selaku penyedia kredit Bank Bpd Sumsel Babel cabang Sekayu Musi Banyuasin, dan Fitri Hasanah selaku legal Bank BPD Sumsel Babel cabang Sekayu Musi Banyuasin.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasha) bertempat di Polresta Palembang," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (16/9).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 meter persegi atas nama Ahmad Syamsu Wirawan yang terletak di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba, Senin (14/9).

Tanah dan bangunan tersebut merupakan aset PT Musi Karya Perkasa dengan SHM nomor 00281 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan yang masih memiliki ikatan keluarga dengan tersangka Mustofa Kamal Pasha.

Tanah tersebut diduga dibeli oleh Mustofa pada 2015 lalu dan dilakukan pembangunan mess, kantor, pagar beserta fasilitas di dalamnya untuk mendukung kegiatan usaha AMP-Hotmix PT Musi Karya Perkasa yang mengerjakan proyek jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015.

Selain itu, Selasa (15/9), penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan dan penyitaan dokumen dari saksi Erdian Syahri selaku Kepala DPMPTSP kabupaten Muba yang diperiksa di Polres Musi Banyuasin.

Adapun materi pemeriksaan yang dikonfirmasi kepada para saksi mengenai kronologis dan legalitas pendirian PT Musi Karya Perkasa yang beroperasi di Kabupaten Muba karena diduga perusahaan sengaja ini dioperasionalkan oleh tersangka Mustofa dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya.

Diketahui, KPK menyebut Mustofa Kamal menerima uang gratifikasi senilai Rp 82.355.853.159.

Mustofa Kamal disebut memerintahkan Zaenal Abidin untuk mengatur pemenangan rekanan yang ditunjuk Mustofa untuk mengerjakan pekerjaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Zaenal pun juga berperan meminta fee atas suruhan Mustofa kepada perusahaan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36