Alexander Marwata: Pengambilalihan Perkara Tidak Perlu Tunggu Penyusunan Perpres

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/RMOL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pengambilalihan sebuah perkara tidak perlu menunggu penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

Hal itu ditekankan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menggelar konferensi pers akan melakukan supervisi penanganan perkara kasus Djoko Tjandra yang juga melibatkan oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Alex, pelaksanaan pengambilalihan perkara bisa dilakukan oleh KPK sesuai dengan Pasal 10A Ayat 1 dan 2 UU 19/2019.

"Pelaksanaan Pasal 10A Ayat 1 dan 2 tidak perlu menunggu penyusunan Peraturan Presiden lebih lanjut," ujar Alexander Marwata kepada wartawan, Jumat (4/9).

Dalam Pasal 10A Ayat 1 UU 19/2019 berbunyi "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan".

Sedangkan pada Ayat 2 berbunyi "Pengambilalihan penyidikan dan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dilakukan oleh KPK dengan alasan:"

Pertama, laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak ditindaklanjuti. Proses penanganan Tipikor tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, penanganan Tipikor ditujukan untuk melindungi pelaku Tipikor yang sesungguhnya. Penanganan Tipikor mengandung unsur Tipikor.

Kemudian, hambatan penanganan Tipikor karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislatif, dan keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan Tipikor sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

"KPK mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penanganan perkara tersebut. Kita perlu melihat perkara ini secara serius karena diduga melibatkan aparat penegak hukum," pungkas Alex.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tembak Perwira Terlibat Narkoba, Arteria Dahlan: Kapolda Riau Tegak Lurus Dengan Komitmen Kapolri
Hukum

Tembak Perwira Terlibat Nark..

24 Oktober 2020 22:21
Kasus Pembobolan Rekening, Ilham Bintang Akan Gugat Perdata Indosat Dan Commonwealth Bank
Hukum

Kasus Pembobolan Rekening, I..

24 Oktober 2020 21:11
Soal Gus Nur, Lakpesdam NU Apresiasi Dan Percayakan Penegakan Hukum Kepada Polri
Hukum

Soal Gus Nur, Lakpesdam NU A..

24 Oktober 2020 14:22
Benny Tjokro Sebut Kasus Jiwasraya Konspirasi, BPK Angkat Bicara
Hukum

Benny Tjokro Sebut Kasus Jiw..

24 Oktober 2020 14:00
Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kapok Hina NU
Hukum

Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kap..

24 Oktober 2020 13:51
Jika Naskah UU Ciptaker Diteken Presiden, KSPI Ancam Aksi Nasional Pada 1 November
Hukum

Jika Naskah UU Ciptaker Dite..

24 Oktober 2020 11:31
Gus Nur Ditangkap, GP Ansor: Makasih Polri Sudah Gercep
Hukum

Gus Nur Ditangkap, GP Ansor:..

24 Oktober 2020 10:56
Diduga Hina NU, Gus Nur Ditangkap Bareskrim Dinihari Tadi
Hukum

Diduga Hina NU, Gus Nur Dita..

24 Oktober 2020 10:23