Respons Banding JPU, Kuasa Hukum: Pencabutan Hak Politik Berlebihan, Mas Wahyu Itu Sedang Tegakkan Demokrasi

Terdakwa suap pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 Fraksi PDIP Dapil Sumsel 1, Wahyu Setiawan/Net

Keputusan Majelis Hakim yang tetap memberikan hak politik kepada terdakwa mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan dinilai sudah tepat.

Hal itu disampaikan tim penasihat hukum Wahyu, Tony Akbar Hasibuan saat menanggapi banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terkait vonis Wahyu dan Kader PDIP Agustiani Tio Fridelina dalam perkara suap pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 Fraksi PDIP Dapil Sumsel 1.

Namun demikian, Tony menilai bahwa Majelis Hakim sudah tepat dan mengambil keputusan untuk tidak mengabulkan tuntutan JPU KPK soal pencabutan hak politik kliennya.

"Soal pencabutan hak politik Mas Wahyu, saya kira hakim sudah tepat dalam mengambil keputusan. Berlebihan kalau dicabut hak politiknya karena Mas Wahyu justru sedang menegakkan demokrasi dengan tidak mengabulkan permintaan menetapkan Harun Masiku," kata Tony kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/8).

Akan tetapi, hingga saat ini ia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait upaya hukum banding dari JPU KPK.

"Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari pengadilan atas pernyataan banding jaksa," lanjutnya.

JPU KPK mengajukan banding lantaran tuntutan pidana tambahan untuk Wahyu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun tak disetujui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Majelis Hakim hanya memvonis Wahyu dengan 6 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Wahyu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yaitu menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan uang sebesar 38.500 dolar Singapura atau seluruhnya setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri selaku mantan Caleg PDIP.

Wahyu juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima uang Rp 500 juta dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat terkait proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tembak Perwira Terlibat Narkoba, Arteria Dahlan: Kapolda Riau Tegak Lurus Dengan Komitmen Kapolri
Hukum

Tembak Perwira Terlibat Nark..

24 Oktober 2020 22:21
Kasus Pembobolan Rekening, Ilham Bintang Akan Gugat Perdata Indosat Dan Commonwealth Bank
Hukum

Kasus Pembobolan Rekening, I..

24 Oktober 2020 21:11
Soal Gus Nur, Lakpesdam NU Apresiasi Dan Percayakan Penegakan Hukum Kepada Polri
Hukum

Soal Gus Nur, Lakpesdam NU A..

24 Oktober 2020 14:22
Benny Tjokro Sebut Kasus Jiwasraya Konspirasi, BPK Angkat Bicara
Hukum

Benny Tjokro Sebut Kasus Jiw..

24 Oktober 2020 14:00
Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kapok Hina NU
Hukum

Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kap..

24 Oktober 2020 13:51
Jika Naskah UU Ciptaker Diteken Presiden, KSPI Ancam Aksi Nasional Pada 1 November
Hukum

Jika Naskah UU Ciptaker Dite..

24 Oktober 2020 11:31
Gus Nur Ditangkap, GP Ansor: Makasih Polri Sudah Gercep
Hukum

Gus Nur Ditangkap, GP Ansor:..

24 Oktober 2020 10:56
Diduga Hina NU, Gus Nur Ditangkap Bareskrim Dinihari Tadi
Hukum

Diduga Hina NU, Gus Nur Dita..

24 Oktober 2020 10:23