KPK Dalami Kewenangan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi Berikan Izin Usaha Pertambangan

Plt Jubir penindakan KPK, M. Ali Fikri/Net

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi (SH) terkait kewenangannya memberikan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2010-2012

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, Bupati Supian Hadi telah memenuhi panggilan penyidik KPK pada Senin (24/8) diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Penyidik menggali pengetahuan yang bersangkutan masih terkait dengan Tupoksi selaku Bupati dan kewenangan dalam memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) bagi para pengusaha saat itu," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Senin (24/8).

Diketahui sebelumnya, Supian Hadi juga pernah dipanggil penyidik KPK sebagai tersangka pada Rabu (22/7). Namun, Supian Hadi mangkir dari panggilan penyidik tanpa memberikan alasan ketidakhadirannya.

Diketahui, Supian Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerbitkan IUP kepada tiga perusahaan dari pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tiga perusahaan itu diantaranya, PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining.

Dalam perkara ini, perbuatan Supian diduga telah merugikan negara senilai Rp 5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat.

Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

Perizinan itu diberikan Supian pada 2010 hingga 2012. Pemberian izin usaha pertambangan tersebut diduga tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Sekjen KKP: Biarkan Penegak Hukum Bekerja Secara Profesional
Hukum

Sekjen KKP: Biarkan Penegak ..

25 November 2020 14:06
Pengacara Tommy Sumardi: Napoleon Senggol Nama Kabareskrim Di Persidangan Untuk Cari Selamat
Hukum

Pengacara Tommy Sumardi: Nap..

25 November 2020 13:55
Sekjen KKP Minta Masyarakat Tidak Berspekulasi Atas OTT Edhy Prabowo
Hukum

Sekjen KKP Minta Masyarakat ..

25 November 2020 13:42
Edhy Prabowo Diamankan Diduga Terkait Ekspor Benih Lobster, KPK Amankan Kartu Debit ATM
Hukum

Edhy Prabowo Diamankan Didug..

25 November 2020 13:34
OTT Edhy Prabowo, KPK Amankan 17 Orang Di Beberapa Lokasi
Hukum

OTT Edhy Prabowo, KPK Amanka..

25 November 2020 13:08
Edhy Prabowo Menteri Pertama Jokowi Yang Terjaring OTT KPK
Hukum

Edhy Prabowo Menteri Pertama..

25 November 2020 12:36
Ali Ngabalin Satu Rombongan Dengan Edhy Prabowo Saat OTT KPK?
Hukum

Ali Ngabalin Satu Rombongan ..

25 November 2020 12:08
Ditangkap Novel Baswedan, Berapa Lama Edhy Prabowo Diincar?
Hukum

Ditangkap Novel Baswedan, Be..

25 November 2020 11:59