Kebakaran Gedung Jangan Surutkan Langkah Kejagung Ungkap Kasus Jaksa Pinangki

Gedung Kejaksaan Agung terbakar/Net

Insiden kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakibatkan munculnya banyak spekulasi yang menghiasi dunia maya.

Tidak sedikit masyarakat di media sosial yang berspekulasi insiden kebakaran gedung Kejagung untuk menutupi kasus-kasus besar yang tengah ditangani Kejagung.

Apalagi baru-baru ini, publik sedang menyoroti kasus Djoko Tjandra yang juga melibatkan oknum jaksa yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyelidikan forensik perlu segera dilakukan secara transparan oleh penyelidik independen, mengingat status gedung tersebut digunakan untuk banyak menyimpan informasi penegakan hukum dari masa lalu hingga saat ini," ujar Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/8).

Penyelidikan forensik, kata Satyo, sangat diperlukan untuk menjawab dugaan sabotase pada gedung yang terbakar sejak Sabtu (22/8) malam hingga Minggu (23/8) pagi itu. Sebab, 20 tahun lalu gedung bundar Kejagung pernah jadi sasaran teror berupa ledakan.

“Forensik juga harus menjelaskan jika terdapat malfungsi dari SOP pengamanan, sabotase maupun skenario pengamanan dari potensi bencana, agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang,” jelasnya.

Namun demikian, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Aktivitas Pro Demokrasi (ProDEM) ini berharap peristiwa kebakaran tersebut tidak menyurutkan langkah Jaksa Agung dalam mengungkap kasus-kasus besar yang tengah ditangani.

"Seperti contohnya kasus Jiwasraya, kasus Novel Baswedan, dan kasus Jaksa Pinangki. Termasuk membongkar siapapun Jaksa lain yang terlibat dalam kasus kaburnya Djoko Tjandra," kata Satyo.

Di sisi lain, terlepas dari banyaknya spekulasi yang melatarbelakangi peristiwa kebakaran tersebut, Satyo menilai bahwa gedung Kejagung memang sudah tidak layak difungsikan sebagai Kantor Utama Kejagung. Mengingat, lokasi dan sudah lama usia gedung tersebut yang juga sedikit dilakukan renovasi.

"Sementara setelah berpuluh tahun tentunya bertambahnya jumlah jaksa baru dan penanganan kasus-kasus besar dan perlu keamanan maksimal mungkin saja gedung tersebut fungsi sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dari segi fasilitas dan keamanan untuk penanganan perkara, sebab alasan perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini," pungkas Satyo.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bukan Cuma Polri-TNI, Penanganan Terorisme Harus Melalui Pendekatan Kolaboratif
Hukum

Bukan Cuma Polri-TNI, Penang..

31 Oktober 2020 19:50
Protes Ditanggapi Admin Telkomsel, Alvin Lie: Yang Respon Robot, Ribet!
Hukum

Protes Ditanggapi Admin Telk..

31 Oktober 2020 12:06
Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Akhirnya Bebas Dari Penjara
Hukum

Mantan Menkes Siti Fadilah S..

31 Oktober 2020 11:42
Alvin Lie Geram Penipu Melalui SMS Dibiarkan
Hukum

Alvin Lie Geram Penipu Melal..

31 Oktober 2020 10:06
Haikal Hasan: Protes Ke Prancis Harus Sesuai Akhlak Nabi Muhammad
Hukum

Haikal Hasan: Protes Ke Pran..

30 Oktober 2020 18:55
KPK Buka Kemungkinan Jerat Eks Sekretaris MA Dengan TPPU
Hukum

KPK Buka Kemungkinan Jerat E..

30 Oktober 2020 15:34
PKPU Dikabulkan, Nasabah Desak KSP Lima Garuda Kembalikan Uang
Hukum

PKPU Dikabulkan, Nasabah Des..

30 Oktober 2020 15:02
Pembakaran Halte Sarinah Dibongkar Narasi TV, Pemprov DKI Serahkan Proses Hukum Ke Polisi
Hukum

Pembakaran Halte Sarinah Dib..

30 Oktober 2020 12:49