Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin

Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin/Net

Komisi Pemberantasana Korupsi kembali menahan mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Ia jadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan gratifikasi.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa Bupati Bogor periode 2008-2014 itu seharusnya ditahan sebelum bulan Agustus 2020. Karena alasan sedang sakit dan akan menikahkan anaknya sehingga penahanan ditunda.

“Sebenarnya sudah akan ditahan sebelum bulan Agustus. Namun karena pertimbangan kemanusiaan, karena tersangka sedang tidak sehat badan dan akan melaksanakan hajat pernikahan anaknya pada 9 Agustus 2020 lalu,” demikian kata mantan Kabaharkam Polri ini, Kamis (13/8).

Rachmat Yasin (RY). Ia dijerat dua kasus, yaitu dugaan korupsi pemotongan uang oleh Kepala Daerah di Bogor dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp 8.931.326.223. Ia juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta.

Rachmat akan menjalani masa tahanan di Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama, terhitung mulai Kamis ini hingga Selasa (1/9) mendatang.

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dakwaan TPPU Ditolak PT DKI, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Untuk Suami Airin
Hukum

Dakwaan TPPU Ditolak PT DKI,..

18 Januari 2021 08:13
Besok, Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
Hukum

Besok, Gubernur Bengkulu Dan..

17 Januari 2021 17:58
MK: Hukum Diciptakan Untuk Mengatur Dan Membatasi Berbagai Macam Kegiatan Agar Tertib
Hukum

MK: Hukum Diciptakan Untuk M..

17 Januari 2021 15:45
Panggil Sejumlah Petinggi Perusahaan, KPK Telusuri Dugaan Adanya Arahan Khusus Dari Juliari Untuk Pengadaan Bansos
Hukum

Panggil Sejumlah Petinggi Pe..

17 Januari 2021 10:59
KPK Pertanyakan Alasan Perusahaan Ivo Wongkaren Dapat Proyek Distribusi Bansos
Hukum

KPK Pertanyakan Alasan Perus..

17 Januari 2021 09:52
Ancaman Penolak Vaksin 4 Bulan Penjara
Hukum

Ancaman Penolak Vaksin 4 Bul..

16 Januari 2021 18:42
Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2 UU Karantina Kesehatan Mewajibkan Vaksin
Hukum

Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2..

16 Januari 2021 18:03
Mahfud MD Tegaskan Negara Bisa Memaksa Rakyat Buat Divaksin
Hukum

Mahfud MD Tegaskan Negara Bi..

16 Januari 2021 17:52