Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau

Plt Jubir Penindakan KPK, M. Ali Fikri/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah memeriksa Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri membenarkan bahwa KPK sedang ada kegiatan penyelidikan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau pada hari ini, Kamis (13/8).

"Benar ada kegiatan KPK di sana. Namun karena masih proses penyelidikan, saat ini belum bisa menyampaikan detail kegiatan dimaksud. Perkembangannya nanti kami informasikan lebih lanjut," kata Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (13/8).

Berdasarkan informasi yang beredar, KPK tengah memeriksa sebanyak 63 Kepala SMPN. Pemeriksaan tersebut buntut dari kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu yang menyebabkan seluruh Kepala SMP Negeri di Inhu mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

Pemeriksaan tersebut dikabarkan dilakukan di Hotel berbintang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau.

Dalam kasus ini, pihak yang diduga oknum Jaksa diduga menyalahi wewenang dengan memeras Kepala SMP Negeri dengan meminta uang dengan total Rp 1,4 miliar agar pengelolaan dana BOS tidak diganggu.

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dakwaan TPPU Ditolak PT DKI, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Untuk Suami Airin
Hukum

Dakwaan TPPU Ditolak PT DKI,..

18 Januari 2021 08:13
Besok, Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
Hukum

Besok, Gubernur Bengkulu Dan..

17 Januari 2021 17:58
MK: Hukum Diciptakan Untuk Mengatur Dan Membatasi Berbagai Macam Kegiatan Agar Tertib
Hukum

MK: Hukum Diciptakan Untuk M..

17 Januari 2021 15:45
Panggil Sejumlah Petinggi Perusahaan, KPK Telusuri Dugaan Adanya Arahan Khusus Dari Juliari Untuk Pengadaan Bansos
Hukum

Panggil Sejumlah Petinggi Pe..

17 Januari 2021 10:59
KPK Pertanyakan Alasan Perusahaan Ivo Wongkaren Dapat Proyek Distribusi Bansos
Hukum

KPK Pertanyakan Alasan Perus..

17 Januari 2021 09:52
Ancaman Penolak Vaksin 4 Bulan Penjara
Hukum

Ancaman Penolak Vaksin 4 Bul..

16 Januari 2021 18:42
Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2 UU Karantina Kesehatan Mewajibkan Vaksin
Hukum

Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2..

16 Januari 2021 18:03
Mahfud MD Tegaskan Negara Bisa Memaksa Rakyat Buat Divaksin
Hukum

Mahfud MD Tegaskan Negara Bi..

16 Januari 2021 17:52