Data Penerima Subsidi Upah Dari BPJS Ketenagakerjaan, KPK: Sudah Dicek, Kami Percaya

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan/RMOL

Program subsidi upah untuk pekerja dan atau buruh terdampak pandemik virus corona baru (Covid-19) bakal menggunakan database yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Sebagai salah satu pihak yang dilibatkan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memastikan pihaknya telah melihat data-data yang ada di BPJS  Ketenagakerjaan tersebut.

Pasalnya, data-data itu nanti akan digunakan untuk menyaring para pekerja/buruh yang menerima program ini bisa digunakan.

"Jadi begitu kami dengar bahwa akan ada program ini kebetulan saya pikir, waktu prakerja kita sudah lihat data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami percaya database ini meski ada penyempurnaan di sana sini, pada dasarnya database di BPJS TK pernah kami lihat," ujar Pahala dalam jumpa pers virtual di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/8).

Bahkan, lanjut Pahala, KPK sudah melakukan pengkajian sejak tahun lalu terkait pendataan pekerja dan atau burih yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi rasanya kalau kita pikir untuk seri pertama ini bisa berjalan. Akan tetapi sebagaimana arahan pimpinan KPK, kami siap untuk membantu supaya program ini berjalan," tuturnya.

Pahala menjelaskan, jika nantinya KPK menemukan sesuatu yang janggal dalam proses penyempurnaan data penerima program subsidi upah ini, maka lembaga antirasuah akan mengumumkannya kepada publik.

"Bahwa ada penyempurnaan pasti kami berikan kalau kami temukan di level teknis. Garis besarnya kami pahami, dan database sementara kami lihat dan cukup andal," ucapnya.

"Di level teknis kami mohon kerja sama dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker untuk melihat secara teknis, dan sampel ke beberapa wilayah untuk meyakinkan bahwa yang dituju adalah penerima yang tepat," demikian Pahala Nainggolan menambahkan.

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Maqdir Ismail: KPK Tidak Perlu Gamang Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim
Hukum

Maqdir Ismail: KPK Tidak Per..

24 Januari 2021 19:34
Harus Dihukum Berat, Bungkamnya Juliari Batubara Menyiratkan Lindungi Pihak Lain Di Dugaan Korupsi Bansos
Hukum

Harus Dihukum Berat, Bungkam..

24 Januari 2021 14:00
Ahli Hukum Perdata: Merujuk KUHP, PT Antam Tak Perlu Tanggung Jawab Atas Penipuan Karyawannya
Hukum

Ahli Hukum Perdata: Merujuk ..

23 Januari 2021 03:43
Tipu-tipu Berdalih Bisnis Batubara, Pasutri Donny-Kurnia Kini Nginep Di Polda Metro Jaya
Hukum

Tipu-tipu Berdalih Bisnis Ba..

23 Januari 2021 00:59
Pakar: Ketika Kasus Dihentikan, Kejati Bali Harus Kembalikan Aset Eks Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha
Hukum

Pakar: Ketika Kasus Dihentik..

22 Januari 2021 20:14
Terima Pesanan Isi Bansos Dari Tersangka Ardian Iskandar Maddanatja, Manager PT PBG: Pesan 20 Ribu, Satu Paket Rp 270 Ribu
Hukum

Terima Pesanan Isi Bansos Da..

22 Januari 2021 19:34
Geram Namanya Diseret Dalam Kasus Bansos, Sekprov Sulsel Akan Ambil Langkah Hukum
Hukum

Geram Namanya Diseret Dalam ..

22 Januari 2021 19:31
90 Menit Bertemu Penyidik KPK, Daning Saraswati Kembali Bungkam
Hukum

90 Menit Bertemu Penyidik KP..

22 Januari 2021 16:57