Data Penerima Subsidi Upah Dari BPJS Ketenagakerjaan, KPK: Sudah Dicek, Kami Percaya

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan/RMOL

Program subsidi upah untuk pekerja dan atau buruh terdampak pandemik virus corona baru (Covid-19) bakal menggunakan database yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Sebagai salah satu pihak yang dilibatkan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memastikan pihaknya telah melihat data-data yang ada di BPJS  Ketenagakerjaan tersebut.

Pasalnya, data-data itu nanti akan digunakan untuk menyaring para pekerja/buruh yang menerima program ini bisa digunakan.

"Jadi begitu kami dengar bahwa akan ada program ini kebetulan saya pikir, waktu prakerja kita sudah lihat data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami percaya database ini meski ada penyempurnaan di sana sini, pada dasarnya database di BPJS TK pernah kami lihat," ujar Pahala dalam jumpa pers virtual di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/8).

Bahkan, lanjut Pahala, KPK sudah melakukan pengkajian sejak tahun lalu terkait pendataan pekerja dan atau burih yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi rasanya kalau kita pikir untuk seri pertama ini bisa berjalan. Akan tetapi sebagaimana arahan pimpinan KPK, kami siap untuk membantu supaya program ini berjalan," tuturnya.

Pahala menjelaskan, jika nantinya KPK menemukan sesuatu yang janggal dalam proses penyempurnaan data penerima program subsidi upah ini, maka lembaga antirasuah akan mengumumkannya kepada publik.

"Bahwa ada penyempurnaan pasti kami berikan kalau kami temukan di level teknis. Garis besarnya kami pahami, dan database sementara kami lihat dan cukup andal," ucapnya.

"Di level teknis kami mohon kerja sama dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker untuk melihat secara teknis, dan sampel ke beberapa wilayah untuk meyakinkan bahwa yang dituju adalah penerima yang tepat," demikian Pahala Nainggolan menambahkan.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20