Sebagai salah satu pihak yang dilibatkan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memastikan pihaknya telah melihat data-data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
Pasalnya, data-data itu nanti akan digunakan untuk menyaring para pekerja/buruh yang menerima program ini bisa digunakan.
"Jadi begitu kami dengar bahwa akan ada program ini kebetulan saya pikir, waktu prakerja kita sudah lihat data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami percaya database ini meski ada penyempurnaan di sana sini, pada dasarnya database di BPJS TK pernah kami lihat," ujar Pahala dalam jumpa pers virtual di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/8).
Bahkan, lanjut Pahala, KPK sudah melakukan pengkajian sejak tahun lalu terkait pendataan pekerja dan atau burih yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi rasanya kalau kita pikir untuk seri pertama ini bisa berjalan. Akan tetapi sebagaimana arahan pimpinan KPK, kami siap untuk membantu supaya program ini berjalan," tuturnya.
Pahala menjelaskan, jika nantinya KPK menemukan sesuatu yang janggal dalam proses penyempurnaan data penerima program subsidi upah ini, maka lembaga antirasuah akan mengumumkannya kepada publik.
"Bahwa ada penyempurnaan pasti kami berikan kalau kami temukan di level teknis. Garis besarnya kami pahami, dan database sementara kami lihat dan cukup andal," ucapnya.
"Di level teknis kami mohon kerja sama dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker untuk melihat secara teknis, dan sampel ke beberapa wilayah untuk meyakinkan bahwa yang dituju adalah penerima yang tepat," demikian Pahala Nainggolan menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Program subsidi upah untuk pekerja dan atau buruh terdampak pandemik virus corona baru (Covid-19) bakal menggunakan database yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 
BERITA TERKAIT: