Akui Ditunjuk Jadi Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Otto: Dalam Putusan Tidak Ada Kata Penahanan

Djoko Tjandra/Net

Pengacara kondang Otto Hasibuan mengaku telah ditunjuk oleh pihak keluarga Djoko Tjandra untuk menjadi penasihat hukum bagi terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu.

“Saya diminta oleh keluarga untuk membantu Djoko Tjandra, tapi saya sendiri kan tentu belum bisa memutuskan, kecuali saya bertemu dengan Djoko Tjandra,” kata Otto di Bareskrim Polri, Sabtu (1/8).

Namun, sambung Otto, karena hari libur dirinya belum bisa menemui Djoko Tjandra yang mulai Jumat malam (31/7) resmi ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.

Kedatangan Otto ini untuk memastikan apakah Djoko Tjandra masih terikat dengan kuasa hukum lain dalam menangani kasusnya atau tidak.

“Saya harus tentukan sikap. Tanyakan beliau ada pengacara apa tidak. Kode etik. Ada rekan kuasa hukum untuk yang lain. Tapi ini kasus yang baru. Sebagai lawyer harus klarifikasi itu," katanya.

"Enggak boleh tangani perkara kalau dia masih terikat pengaca yang lain. Kalau mau, putus hubungan yang lain. Saya harus anjurkan Djoko selesaikan kewajiban dengan lawyer yang lain,” imbuhnya.

Kemudian, salah satu tim kuasa hukum Mirna Salihin dalam kasus Kopi Sianida itu menjabarkan pendapat hukumnya terhadap eksekusi Jaksa terhadap Djoko Tjandra.

Menurut Otto, ia berencana untuk mengklarifikasi kepada Jaksa Agung perihal putusan hukum yang dijadikan pijakan sehingga menjadi dasar untuk mengeksekusi Djoko Tjandra.

“Kita ingin tanya ke Jaksa Agung. Yang dieksekusi apa. Putusan yang mana. Karena saya baca putusan Djoko tidak ada perintah untuk di tahan. Isinya hanya salah satu, hukum dia 2 tahun penjara. Bayar sejumlah uang. Tapi di dalam KUHAP, harus ada kata kata perintah ditahan. Tapi kata kata perintah ditahan ini enggak ada,” urai Otto.

Jika demikian, sambung Otto, maka menurut KUHAP putusan tersebut batal demi hukum. Untuk itu pentingnya klarifikasi terhadap Jaksa Agung.

Namun, Otto menegaskan tidak mau berbicara lebih jauh sebelum dirinya bertemu langsung dengan Djoko Tjandra dan melihat utur berita acara serah terima Bareskrim Polri kepada pihak Kejaksaan pada Jumat malam.

“Karena pastikah kalau eksekusi pasti ada kata-kata eksekusi itu amar nomor berapa. Jadi akan klarifikasi dulu ke Djoko. Sebab kalau enggak ada kata kata perintah untuk di tahan. Jadi selama ini dia tidak buron. Dia pergi kemana aja bebas. Itu dilema hukumnya,” demikian Otto.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kades Buronan Korupsi Hampir Rp 1 M Akhirnya Diringkus Tim Intelijen Kejaksaan
Hukum

Kades Buronan Korupsi Hampir..

24 November 2020 01:50
Kerugian Belum Dibayarkan, Korban Kresna Life Layangkan Somasi Kepada OJK
Hukum

Kerugian Belum Dibayarkan, K..

24 November 2020 00:53
Aktivis Pendidikan Akan Laporkan Dugaan Ijazah Palsu Di Pilkada Batam Ke Mabes Polri
Hukum

Aktivis Pendidikan Akan Lapo..

24 November 2020 00:20
Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31