Balas Ciutan Mahfud, Petinggi Demokrat Yakin Negara Masih Main "Cilukba" Dalam Kasus Djoko Tjandra

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman/Net

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman membalas ciutaan Menko Polhukam, Mahfud di akun Twitter.

Anggota Komisi III DPR itu mengungkapkan, polemik terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, bukan soal akrobat terpidana, tapi soal perlakukan istimewa negara kepada yang bersangkutan.

Dan sangat disayangkan, setelah main "cilukba", negara seolah-olah riang gembira bisa menangkap Djoko Tjandra.

"Ribut-ribu kita bukan soal akrobat Jokcan sejak 2009 lalu, tapi tentang negara yang gelar karpet merah untuk Jokcan, tentang lumpuhnya negara, tentang diamnya Presiden, tentang teman-teman yang mengawalnya masuk-keluar ke tempat persembunyian," ujar Benny K. Harman, Sabtu (1/8).

"Lalu negara pesta pora-sujud Jokcan ditangkap? Ci Luk Ba. Liberte!" tambah dia di akun @BennyHarmanID masih dalam twit yang sama.

Menko Polhukam, Mahfud sebelumnya mengatakan, tidak ada sandiwara hingga main "cilukba" dalam penangkapan Djoko Tjandra.

"Awalnya ada yang bilang pemerintah bersandiwara mau menangkap Joko Tjandra. Toh dia diberi karpet merah. Ada yang bilang pemerintah hanya main 'cilukba'. Ada yang bilang, ini hanya ribut sebulan dan setelah itu kasusnya dilupakan orang. Akrobat hukum Djoko Tjandra itu dimulai tahun 2009," kata dia lewat @mohmahfudmd.

Mantan Menteri Pertahanan yang berlatar belakang pakar hukum tata negara ini menjelaskan, sejak 2009 itu mafia hukum sebenarnya sudah mulai bermain. Sejak tahun itulah Djoko Tjandra melarikan diri.

"Tahun 2009 kita sudah dikerjain oleh mafia hukum, sebab Djoko Tjandra bisa tahu akan divonis 2 tahun dan lari sebelum hakim mengetokkan palu. Siapa yang memberi karpet kepada dia saat itu sehingga bisa kabur sebelum hakim mengetukkan vonisnya? Limbah mafia ini sudah lama ada, perlu kesadaran kolektif," kata Mahfud MD.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53