Penangkapan Djoko Tjandra Bukti Isu Faksionalisasi Di Tubuh Polri Terbantahkan

Komunikolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing/Net

Keberhasilan Polri menangkap pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra membantah isu faksionalisasi di tubuh Korps Bhayangkara.

Pada dasarnya, komunikolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyebut keberadaan faksi dalam suatu organisasi sosial adalah hal yang tak terbantahkan. Namun dalam konteks penegakan hukum Djoko Tjandra, hal itu tak terjadi.

"Faksi atau in group dan out group dalam tinjauan sosiologi adalah hal yang tak terbantahkan di organisasi sosial. Hal itu terbentuk berdasarkan kinerja, prestasi, dan kedekatan. Dalam konteks penegakan hukum saya kira mereka harus menyatu mengabaikan ciri-ciri in group out group," jelas Emrus kepada wartawan, Jumat (31/7).

Sebagai lembaga hukum yang mengedepanan profesional, modern, dan terbuka (Promoter), sudah seharusnya faksi dikesampingkan demi berjalannya penegakan hukum di Indonesia.

"Kepolisian adalah lembaga yang eksis di Undang Undang Dasar. Artinya lembaga ini tidak bisa dibubarkan meski presiden berganti. Oleh karena itu, marwah lembaga kepolisian harus kita jaga. Seluruh anggota Polri dari tingkat terendah hingga teratas harus mengesampingkan kelompok in group atau out group," jelasnya.

Emrus berpandangan, penangkapan Djoko Tjandra yang dilakukan di Malaysia tidak terlepas dari sinergitas Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melacak keberadaan buronan Kejaksaan Agung tersebut. Dalam proses memburu pelarian terpidana, jelasnya, Polri jelas menggunakan beragam informasi dari berbagai pihak termasuk informasi intelijen.

"Telah terjadi suatu kerja sama yang baik antara Polri dan intelijen. Polri berhasil menyimpan dan mengolah informasi yang bersifat rahasia itu sehingga bisa menangkap Djoko Tjandra," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53