KPK Masih Yakin Harun Masiku Ada Di Dalam Negeri

Harun Masiku/Ilustrasi RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini buronan Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 Fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 masih berada di Indonesia.

Keyakinan itu disampaikan langsung Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menanggapi perkembangan pencarian Harun Masiku.

Harun menghilang sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1) bersama Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI, dan dua mantan Caleg PDIP Saeful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina.

ÔÇťApakah ada red notice? Ya karena diduga yang bersangkutan (Harun) masih di dalam negeri, kita belum meminta interpol untuk mengeluarkan red notice kepada yang bersangkutan," kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/7) malam.

Namun demikian, kata Alex, pihaknya masih meminta kepada Polri untuk membantu KPK menangkap Harun Masiku.

"Tapi masih kita meminta pada pihak Polri dengan surat DPO tadi untuk membantu KPK mencari dan menemukan yang bersangkutan (Harun) menangkap yang bersangkutan," pungkas Alex.

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dakwaan TPPU Ditolak PT DKI, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Untuk Suami Airin
Hukum

Dakwaan TPPU Ditolak PT DKI,..

18 Januari 2021 08:13
Besok, Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
Hukum

Besok, Gubernur Bengkulu Dan..

17 Januari 2021 17:58
MK: Hukum Diciptakan Untuk Mengatur Dan Membatasi Berbagai Macam Kegiatan Agar Tertib
Hukum

MK: Hukum Diciptakan Untuk M..

17 Januari 2021 15:45
Panggil Sejumlah Petinggi Perusahaan, KPK Telusuri Dugaan Adanya Arahan Khusus Dari Juliari Untuk Pengadaan Bansos
Hukum

Panggil Sejumlah Petinggi Pe..

17 Januari 2021 10:59
KPK Pertanyakan Alasan Perusahaan Ivo Wongkaren Dapat Proyek Distribusi Bansos
Hukum

KPK Pertanyakan Alasan Perus..

17 Januari 2021 09:52
Ancaman Penolak Vaksin 4 Bulan Penjara
Hukum

Ancaman Penolak Vaksin 4 Bul..

16 Januari 2021 18:42
Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2 UU Karantina Kesehatan Mewajibkan Vaksin
Hukum

Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2..

16 Januari 2021 18:03
Mahfud MD Tegaskan Negara Bisa Memaksa Rakyat Buat Divaksin
Hukum

Mahfud MD Tegaskan Negara Bi..

16 Januari 2021 17:52