Iwan Sumule: Harusnya Pengacara Djoko Tjandra Nggak Cuma Kena Pasal Pemalsuan, Tapi Semua Pasal Seperti Brigjen Prasetijo

Ketua Majelis ProDem, Iwan Sumule (kemeja batik) saat memimpin para aktivis di MK untuk mengajukan JR Perppu Corona beberapa waktu lalu/RMOL

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat jalan bepergian untuk Djoko Tjandra yang dikeluarkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Namun demikian, penetapan tersangka terhadap Anita Kolopaking dikritisi oleh Ketua Majelis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule lantaran hanya dikenakan satu pasal.

"Mestinya advokat Anita tidak hanya dikenakan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen," kritik Iwan Sumule di akun Twitternya, Kamis (30/7).

Menurut Iwan Sumule, tindakan Anita dalam mengawal buronan kasus hak tagih Bank Bali itu lebih dari sekadar memalsukan dokumen, bahkan hampir sama dengan yang dilakukan oleh Brigjen Prasetijo Utomo yang kini juga sudah berstatus tersangka.

"Mestinya advokat Anita juga dikenakan Pasal 221 KUHP karena telah melakukan 'obstruction of justice' dan semua pasal yang juga dikenakan kepada BJP PU (Brigjen Prasetijo Utomo)," tegas Iwan Sumule.

Dalam kasus ini, setidanya sudah ada 23 saksi diperiksa. Sejumlah barang bukti pun telah dikumpulkan terkait kasus pemalsuan surat jalan untuk Djoko Tjandra ini.

Di sisi lain, Brigjen Prasetijo Utomo telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah membuat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu e KHUP. Selain 263 KUHP, Brigjen Prasetijo juga disangka melakukan pidana yang membantu orang yang dirampas kemerdekaannya atau dengan arti lain melindungi buronan Djoko Tjandra sebagaimana dalam Pasal 426 KUHP.

Pasal 221 ayat 1 KUHP juga dikenakan kepada Brigjen Prasetijo lantaran telah menghalangi penyidikan. Dengan demikian, hasil kesimpulan gelar perkara telah menetapkan Brigjen PU dengan sangkaan Pasal 263 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu huruf e, Pasal 221 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 426 KUHP.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53