PK Djoko Tjandra Ditolak PN Jaksel, Begini Kata Kuasa Hukum

Djoko Tjandra/Net

Pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Soegiarto Tjandra ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Patra Kusuma heran, karena dalam amar putusan tidak diterimanya PK itu salah satu pertimbangan dalam memutuskan permohonan PK Djoko Tjandra mengacu pada Sema 01/2012 tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali,

Dalam pertaruran itu, peninjauan kembali perkara pidana hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya.

“Berdasarkan tanggapan Jaksa tersebut saya tarik kesimpulan bahwa Jaksa paham betul siapa yang berhak mengajukan PK, tapi kok tahun 2009 Jaksa mengajukan PK? Padahal bukan terpidana dan juga bukan ahli waris. Anehnya lagi pengadilan dan MA mengabulkan,” kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/7).

Dengan begitu, Andi berpendapat, langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan PK kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap Djoko inkonstitusional jika mengacu kepada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Dengan begitu, Andi menambahkan, jika merujuk kepada asas legalitas dalam fungsi nagatif yang terkandung dalam pasal 3 KUHAP, maka pasal 263 ayat (1) bermakna bahwa Jaksa dilarang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

“Namun dua hal tersebut dilanggar oleh Jaksa,” tandas Andi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, memutuskan Djoko bebas dari tuntutan. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung lalu menerima dan menyatakan Djoko Tjandra bersalah.

Andi mengungkap, bahwa dalam putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung junto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kliennya dilepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtsvervolging), sedangkan dalam putusan PK, Djoko Tjandra dihukum pidana penjara selama 2 tahun.

“Hal ini berarti bahwa putusan PK yang diajukan oleh JPU melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, dan dengan demikian Putusan PK No 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 melanggar pasal 266 ayat (3) KUHAP,” demikian Andi.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Hukum

Sempat Sebut Pemberitaan Pem..

18 Januari 2021 21:13
Lebih Dari 10 Jam, Bupati Kaur Gusril Pausi Masih Diperiksa Penyidik KPK Soal Suap Ekspor Benur
Hukum

Lebih Dari 10 Jam, Bupati Ka..

18 Januari 2021 20:34
Walikota Bogor Bima Arya Diperiksa Bareskrim Atas Kasus RS UMMI
Hukum

Walikota Bogor Bima Arya Dip..

18 Januari 2021 18:20
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Bantah Kecipratan Duit Rasuah Ekspor Benur
Hukum

Gubernur Bengkulu Rohidin Me..

18 Januari 2021 18:15
Hambat Pembangunan Nasional, Polisi Harus Tindak Mafia Transportasi Dan Logistik
Hukum

Hambat Pembangunan Nasional,..

18 Januari 2021 17:29
Edhy Prabowo Ngaku Tidak Kenal Saksi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dan Bupati Kaur Gusril Pausi
Hukum

Edhy Prabowo Ngaku Tidak Ken..

18 Januari 2021 17:25
Tersangka Kasus Suap Di Pemkot Banjar Ternyata Mantan Walikota Herman Sutrisno
Hukum

Tersangka Kasus Suap Di Pemk..

18 Januari 2021 16:58
Muhammadiyah Minta Komnas HAM Dalami Pembuntutan Habib Rizieq Oleh Polda Metro
Hukum

Muhammadiyah Minta Komnas HA..

18 Januari 2021 15:59