Kejagung Diminta Tegas Usut Dugaan Korupsi Importasi Tekstil

Kantor Kejaksaan Agung/Net

Kejaksaan Agung diminta tegas dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi importasi tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2018-2020.

Salah satunya dengan menghadirkan Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Terlebih, Heru Pambudi kembali mangkir saat dipanggil sebagai saksi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Heru Pambudi tidak menghormati proses hukum yang ada. Apalagi, posisi Heru merupakan penanggung jawab tertinggi di Ditjen Bea dan Cukai.

“Seharusnya, Heru membantu Kejaksaan Agung dalam rangka mengungkap kebenaran dalam importasi tekstil ini,” tegas Boyamin kepada wartawan, Kamis (23/7).

Boyamin khawatir sikap mangkir itu didasari niat untuk menutupi kasus. Dia pun mendesak agar Kejagung kembali melayangkan panggilan kepada Heru dan jika mangkir lagi harus dilakukan upaya paksa.

“Untuk memberikan contoh bahwa hukum itu berdiri tegak dan berjalan lurus,” tegas Boyamin

Senada itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga meminta Kejaksaan Agung tegas dalam menghadirkan Dirjen Bea Cukai. Sehingga yang bersangkutan bisa diperiksa dan menambah fakta-fakta hukum atas kasus ini.

“Panggilan satu dan kedua tidak ditanggapi juga. Panggil paksa saja. Ada apa dia harus menghindar? Takutnya, ada kecurigaan barang bukti akan dihilangkan,” ujar Uchok.

Kejaksaan Agung sendiri telah melayangkan lagi panggilan kepada Heru untuk hadir sebagai saksi pada pekan depan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menegaskan bahwa masih ingin mengorek keterangan dari Heru mengenai proses importasi tekstil. Apakah tekstil itu memang berasal dari India atau dari China yang menggunakan jalur Batam untuk menghindari bea masuk.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20