Harus Ada Upaya Konkret Negara Untuk Beri Perlindungan Penegak Pemberantas Korupsi

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/Net

Vonis 2 tahun dan 1,5 tahun yang djatuhkan kepada pelaku penyiram air keras ke penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, dinilai sebagai preseden buruk bagi korban kejahatan. Khususnya bagi aparat penegak hukum yang menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Begitu kata Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, menanggapi putusan terhadap kedua pelaku penyerang Novel Baswedan.

"Sebagai korban penyerangan yang berakibat luka berat, KPK memahami kekecewaan Novel Baswedan dan publik terkait putusan terhadap para terdakwa tersebut. Hal tersebut menjadi preseden buruk bagi korban kejahatan ke depan. Terlebih bagi aparat penegak hukum yang menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi," ucap Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (17/7).

Menurut Ali Fikri, kasus penyerangan terhadap Novel menjadi pengingat pentingnya jaminan perlindungan terhadap penegak hukum, khususnya para pejuang antikorupsi.

"Kami berharap isu ini menjadi perhatian bersama dan ada upaya konkret dari negara untuk memberikan perlindungan kepada penegak hukum utamanya yang sedang menjalankan tugas pemberantasan korupsi," pungkas Ali.

Diketahui, Majelis Hakim PN Jakarta Utara memvonis 2 tahun penjara terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan 1 tahun 6 bulan terhadap Ronny Bugis.

Putusan itu diketahui lebih tinggi dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut 1 tahun penjara terhadap kedua terdakwa.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Aktivis Haris Rusly Khawatir Nasib Juliari Seperti Harun Masiku, Hilang Tanpa Jejak
Hukum

Aktivis Haris Rusly Khawatir..

25 Januari 2021 05:40
Maqdir Ismail: KPK Tidak Perlu Gamang Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim
Hukum

Maqdir Ismail: KPK Tidak Per..

24 Januari 2021 19:34
Harus Dihukum Berat, Bungkamnya Juliari Batubara Menyiratkan Lindungi Pihak Lain Di Dugaan Korupsi Bansos
Hukum

Harus Dihukum Berat, Bungkam..

24 Januari 2021 14:00
Ahli Hukum Perdata: Merujuk KUHP, PT Antam Tak Perlu Tanggung Jawab Atas Penipuan Karyawannya
Hukum

Ahli Hukum Perdata: Merujuk ..

23 Januari 2021 03:43
Tipu-tipu Berdalih Bisnis Batubara, Pasutri Donny-Kurnia Kini Nginep Di Polda Metro Jaya
Hukum

Tipu-tipu Berdalih Bisnis Ba..

23 Januari 2021 00:59
Pakar: Ketika Kasus Dihentikan, Kejati Bali Harus Kembalikan Aset Eks Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha
Hukum

Pakar: Ketika Kasus Dihentik..

22 Januari 2021 20:14
Terima Pesanan Isi Bansos Dari Tersangka Ardian Iskandar Maddanatja, Manager PT PBG: Pesan 20 Ribu, Satu Paket Rp 270 Ribu
Hukum

Terima Pesanan Isi Bansos Da..

22 Januari 2021 19:34
Geram Namanya Diseret Dalam Kasus Bansos, Sekprov Sulsel Akan Ambil Langkah Hukum
Hukum

Geram Namanya Diseret Dalam ..

22 Januari 2021 19:31