LCI: Terlihat Ada Beban Pada Hakim Untuk Memutuskan Secara Adil Kasus Novel Baswedan

Novel Baswedan/Net

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara telah memvonis terhadap dua pelaku penyiraman air keras ke Novel Baswedan.

Untuk Rahmat Kadir Mahulette dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan Ronny Bugis dihukum 1,5 tahun penjara.

Direktur Legal Culture Institute (LCI), M. Rizqi Azmi mengatakan, putusan tersebut dinilai hanya basa-basi yang dilakukan hakim yang seakan-akan meredam tuntutan publik dan kebutuhan terpidana.

Karena kata Rizqi, tidak adanya pemaknaan ultra petita dalam putusan hakim lantaran putusan 2 tahun masih jauh di bawah hukuman yang dijatuhkan Pasal 353 Ayat 2, yaitu maksimal 7 tahun.

"Kemudian hakim juga tidak berani memutuskan dengan dakwaan primer yaitu Pasal 355 ayat 1 yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun," ucap M. Rizqi Azmi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/7).

"Inilah kelemahan dan basa basi seakan-akan meredam tuntutan publik dan kebutuhan terpidana," imbuhnya.

Seharusnya kata Rizqi, hakim berfikir progresif dan tidak pasif. Sehingga, apapun adanya permainan yang dimainkan oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa dapat dipatahkan dengan mengejar peristiwa hukum dengan interpretasi sosiologi dan viktimologi.

"Karena banyak hal yang dikembangkan misalkan bukti yang dibantah Novel tidak sesuai kenyataan dan rekaman CCTV yang seharusnya di kejar. Selanjutnya saksi ahli yang banyak dihadirkan untuk mengelaborasi kejadian," jelasnya.

Sehingga sambung Rizqi, dalam perkara ini terlihat hakim mempunyai beban dalam memutuskan hukuman kepada kedua anggota Polri aktif tersebut.

"Dalam kasus ini terlihat beban hakim untuk memutuskan secara adil dan menggunakan ultra petita. Ada banyak tekanan di luar meja hijau yang menjadi pertimbangan para hakim. Namun selayaknya sebagai pemutus keadilan dan pemberi kepastian hukum, hakim harus kebal dari segala intimidasi dan kukuh mempertahankan naluri dan nuraninya," kata Rizqi.

"Fiat justitia ruat caelum (tegakan keadilan meski langit akan runtuh) seharusnya adagium inilah yang harus di pertahankan hakim sehingga kemandirian hakim bisa teruji lepas dari segala campur tangan dan kepentingan kekuasaan," sambungnya.

Tak hanya itu, Rizqi menyebut bahwa vonis tersebut menguatkan hasil riset LCI bahwa kewibawaan dan kepercayaan publik terhadap penegak hukum telah mati sering dengan putusan hakim dan keengganan JPU untuk langsung menentukan sikap banding.

"Benteng keadilan telah roboh dan legitimasi hukum di cerabut dari akarnya dan menyisakan monumen pencitraan di konstitusi. Panglima itu telah dibunuh dengan sandiwara di ruang hampa pengadilan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Hakim Ketua Sakit, Sidang Gugatan Ilham Bintang Ditunda
Hukum

Hakim Ketua Sakit, Sidang Gu..

30 November 2020 20:00
Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran, Pakar: Amel Ketua Tim Relawan Berakar Seharusnya Dibebaskan
Hukum

Tidak Penuhi Unsur Pelanggar..

30 November 2020 19:43
Soal Pembantaian Sigi, Jokowi: Tidak Ada Tempat Di Negara Ini Untuk Terorisme
Hukum

Soal Pembantaian Sigi, Jokow..

30 November 2020 19:05
MK Tunda Seluruh Sidang Hingga 7 Desember 2020
Hukum

MK Tunda Seluruh Sidang Hing..

30 November 2020 18:05
Upaya Jaksa Agung Memiskinkan Koruptor Akan Lebih Maksimal Dengan UU TPPU
Hukum

Upaya Jaksa Agung Memiskinka..

30 November 2020 18:02
Kepentingan Penyelesaian, KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Labura Khairuddin Syah
Hukum

Kepentingan Penyelesaian, KP..

30 November 2020 16:37
Demonstran Gagak Desak KPK Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Hukum

Demonstran Gagak Desak KPK P..

30 November 2020 15:56
Berkas Sudah P21, Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Bakal Disidang Di PN Tipikor Bandung
Hukum

Berkas Sudah P21, Mantan Bup..

30 November 2020 15:47