Kasus Novel Bisa Jadi Preseden Buruk Jika Pelaku Tidak Divonis Maksimal

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, fakta hukum penganiayaan berat telah terjadi dalam kasus ini. Selain itu, ada juga motif dan subjektivitas dari kedua terdakwa yang merupakan aparat kepolisian aktif.

"Tentunya mencederai institusi Polri. Hal ini akan jadi preseden jika hukum tidak mampu memberikan sanksi maksimal dalam perkara ini dengan alasan berbagai kejanggalan dalam kasus tersebut," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/7).

Karena, kata Satyo, kedua terdakwa tersebut juga memerlukan kepastian hukum. Apalagi, keduanya secara sukarela menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya.

"Maka sudah semestinya majelis hakim bisa memvonis maksimal untuk kedua terdakwa," pungkas Satyo.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut pidana 1 tahun terhadap kedua terdakwa terduga penyiram air keras ke Novel Baswedan. Atas tuntutan itu, terjadi pro kontra di tengah masyarakat karena banyak menganggap tuntutan tersebut terlalu ringan.

Di satu sisi, Novel Baswedan meminta agar kasus ini tidak dipaksakan lantaran ragu kedua terdakwa bukan pelaku yang sebenarnya.