Kasus Joko Tjandra, Arief Poyuono Geram, Minta Dirjen Imigrasi Dipecat

Politisi Gerindra Habiburokhman memperlihatkan copy passport Joko Tjandra/@habiburokhman

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, yang biasa tampak cool dan kalem, kali ini tidak dapat menutupi kegeramannya.

Ia sangat menyesalkan buronan korupsi kelas kakap Joko Tjandra dapat lengang kangkung mendaftarkan PK di PN Jakarta Selatan.

Menurut orang dekat Prabowo Subianto ini harus ada pejabat yang bertanggung jawab. Minimal, Dirjen Imigrasi harus dipecat.

“Enak benar ya pejabat imigrasi lepas tangan dengan hanya beralasan petugas imigrasinya masih baru saat Joko Tjandra membuat paspor. Tapi kan Kepala Imigrasi yang tanda tangani paspor Joko Tjandra yang dibuat tanggal 20 Juni bukan pegawai baru,” ujarnya lagi.

Arief Poyuono prihatin, karena kelalaian ini Presiden Joko Widodo lagi-lagi kena getahnya.

“Kasihan Presiden Jokowi akhirnya kena dampak akibat Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia dan kader Demokrat sekarang minta Jokowi klarifikasi karena bertemu dengan adik kandung Joko Tjandra,” ujarnya lagi.  

“Nah untuk lolosnya Joko Tjandra itu yang paling bertanggung jawab adalah Dirjen Imigrasi dan harus dicopot segera ya sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat Indonesia,” demikian Arief Poyuono.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53